Sukses

Jokowi Resmi Buka Tol Soreang-Pasir Koja Bandung

Jokowi menuturkan, ada Tol Soroja diharapkan dapat percepat waktu ke Soreang. Diharapkan waktu tempuh jadi 10-15 menit.

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Infrastruktur yang telah dibangun tersebut sebagai sudah rampung dan siap diresmikan.

Salah satunya ialah Tol Soreang-Pasir Koja (Tol Soroja). Jokowi meresmikan tol tersebut bertempat di Gerbang Tol Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (4/12/2017).

"Dan dengan mengucap bismilahirrahmanirrahim saya resmikan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja Seksi 1 dan 2," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Bandung Selatan memiliki potensi yang besar. Lantaran di kawasan tersebut berkembang kawasan hunian, wisata, sarana olahraga.

Jokowi mengatakan, adanya Tol Soroja ini diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh ke Soreang. "Dibukannya Tol Soroja, Soreang-Pasir Koja sepanjang 10 km ini, akses menuju Soreang yang biasanya ditempuh 1,5 jam sekarang bisa dipangkas hingga 12 menit," ujar dia.

Tol Soroja sendiri dibangun PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) selaku badan usaha jalan tol (BUJT) yang merupakan konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Jasa Sarana. Pembangunan dimulai pada September 2015 yang ditandai dengan pencanangan tiang pertama atau groundbreaking.

Lebih lanjut, tol ini memiliki total panjang 10,57 km yang terdiri dari jalan utama dan akses gerbang tersebut. Panjang jalan utama tol yakni 8,15 km.

Tol Soroja terbagi dalam 2 seksi yakni Seksi I yakni ruas Simpang Susun Pasirkoja–Simpang Susun Margaasih sepanjang 2,75 km. Lalu, Seksi II ruas Simpang Susun Margaasih–Simpang Susun Katapang sepanjang 3,3 km serta ruas Simpang Susun Katapang–Soreang 2,1 km.

Tol Soroja memiliki 5 gerbang yaitu Margaasih Barat, Margaasih Timur, Kutawaringin Barat, Kutawaringin Timur, dan Soreang.

Tol Soroja dengan nilai investasi sebesar Rp 1,7 triliun tersebut akan memangkas waktu tempuh dari Kota Bandung menuju Kabupaten Bandung menjadi hanya 10-15 menit. Tol ini akan menjadi bagian dari jaringan transportasi Bandung Raya yang terkoneksi dengan Tol Purbaleunyi (Purwakarta–Bandung-Cileunyi) melalui persimpangan di KM 132.

Sejumlah menteri menemani Presiden Jokowi, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

Investasi Tol Capai Rp 300 Triliun

Sebelumnya, pemerintah terus membangun infrastruktur untuk mendongkrak ekonomi nasional. Salah satunya, pembangunan jalan tol.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini sebanyak 35 ruas jalan tol tengah dibangun. Nilai investasinya mencapai Rp 300 triliun.

Meski begitu, bukan berarti nilai tersebut ditanggung seutuhnya oleh pemerintah. Pemerintah telah merilis berbagai skema pembiayaan, di antaranya keterlibatan swasta dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Basuki mengatakan, dari Rp 300 triliun, dukungan pemerintah untuk membangun tol hanya 17 persen.

"Setiap tahun APBN kami Rp 100 triliun, itu yang dari loan enggak lebih 7 persen. Kalau jalan tol semua 35 ruas yang sedang dibangun investasinya Rp 300 triliun. Tapi dukungan pemerintah viability gap fund (VGF) itu tidak lebih 17 persen. Jadi kami mengelola Rp 100 triliun APBN, plus investasi Rp 300 triliun. Jadi ini bentuk KPBU di PU kemudian di jalan tol," jelas dia di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Rabu 29 November 2017.

Basuki mengatakan, dukungan pemerintah untuk[ jalan tol ]( 3175818 "")bermacam-macam, antara lain membangun jembatan.

"Tapi dari 35 ruas yang kira-kira Rp 300 triliun, yang VGF jembatan misal Samarinda-Balikpapan kita APBN bikin jembatan. Solo-Ngawi berapa kilometer yang APBN. Tak lebih 17 persen ternyata," ujar dia.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan, melainkan juga untuk mengejar ketertinggalan.

Sebab jika hanya mengandalkan anggaran negara, maka sulit bagi Indonesia mengejar ketertinggalan. "Kalau mengandalkan APBN saja, mungkin masih terlalu lama mengejar ketertinggalan," tukas dia.