Usai Google, RI Akan Terus Kejar Pajak Perusahaan Digital Raksasa

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus memantau kepatuhan pajak dari perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT), seperti Google, Facebook, Twitter, Youtube, dan lainnya. Hal ini menyusul keberhasilan pemerintah menarik pajak Google tahun 2015.

"Pemerintah Indonesia akan melihat seluruh potensi dari peneriman perpajakan dari sektor digital ini, apakah dia provider, pengembang platform, OTT, atau yang melakukan sendiri transaksi," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Tujuan pemerintah dalam hal ini, dia mengakui, untuk menciptakan konsisten dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan. "Jadi Google dan perusahaan-perusahaan yang memiliki aktivitas yang mirip, kami akan teliti kewajiban perpajakannya," tegas Sri Mulyani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugeasteadi mengapresiasi jajaran pegawai pajak yang telah bekerja secara optimal untuk memajaki perusahaan G. Sayangnya, Ken enggan membuka nama maupun identitas perusahaan tersebut.

Untuk diketahui, Dirjen Pajak terus memeriksa pajak perusahaan internet asing di Indonesia, salah satunya Google. Tunggakan pajak Google ditaksir mencapai sekitar Rp 5 triliun.

"Saya akan mengumumkan dari kinerja Kanwil Khusus dan KPP Badora menyelesaikan tugas dengan baik. Ada perusahaan inisial G telah melunasi pajaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia," kata dia di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Saat ini, Ken mengaku, hanya empat negara yang berhasil memajaki perusahaan tersebut, yakni Inggris, Australia, India, dan Indonesia. Dirjen Pajak mengapresiasi jajaran pegawai Ditjen Pajak.

"Salah satu dari empat negara yang bisa memajaki perusahaan G tersebut," ujar dia.

Lebih lanjut, katanya, pajak yang telah dibayarkan perusahaan G adalah pajak tahun 2015. Namun, pihaknya tak menyebut secara rinci identitas perusahaan dan besaran nilai pajak.

"Teknisnya yang dibayarnya PPh dan PPN. Mengenai jumlahnya, enggak bisa menyebutkan karena UU Kerahasiaan Pasal 34," tukas Ken.

Tonton Video Pilihan Ini

2 dari 2 halaman

Google Akui Sudah Lunasi Tunggakan Pajak ke RI

Google menyatakan telah melunasi tunggakan pajaknya kepada pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Hal ini menyusul pembayaran pajak Google dari Amerika Serikat (AS) langsung masuk ke kas negara pada Kamis pekan ini.

"Kami telah menyelesaikan persoalan pajak dengan pemerintah Indonesia," kata Corporate Communications Manager Google Indonesia, Jason Tedjakusuma saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Namun Jason enggan berkomentar lebih jauh terkait masalah perpajakan Google tersebut. "Itu saja dari kami," ujar dia singkat.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ken Dwijugeasteadi mengatakan, pajak tersebut dipastikan sudah masuk ke kas negara. Sayang, pihaknya enggan menyebut jumlah yang dibayarkan.

"Itu enggak bisa dikonfirmasi, yang jelas BUT (Bentuk Usaha Tetap) G, kode billing tadi sudah sampai di Indonesia. Dan kalau sudah ada kode billing sudah masuk kas negara," kata dia.

Dia mengatakan, pajak yang dibayarkan untuk tahun pajak 2015. Pembayaran tagihan dilakukan sebanyak enam kali. Pajak tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Tahun pajak 2015 terdiri dari pajak PPh dan PPN, enam billing itu PPh dan PPN," ujar dia.

Untuk pajak tahun selanjutnya, maka perusahaan internet raksasa Google itu harus menggunakan metode self assessment, di mana Wajib Pajak akan menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajaknya.

"Kalau 2016 itu mereka self assesment, SPT saja, mereka akan lakukan sendiri," tukas Ken.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Menkeu
Perusahaan Digital