Ini Alasan Pemerintah Jokowi Ngotot Bentuk 6 Induk Usaha BUMN

20160725-Gedung Kementrian BUMN-AY — Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Selepas pendirian induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara Tambang, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berupaya mengejar pembentukan 5 holding sektoral lain, yakni holding BUMN migas, perbankan dan jasa keuangan, konstruksi dan jalan tol, perumahan, serta pangan.

"Pembentukan holding bertujuan untuk membuat BUMN besar, kuat, dan lincah sehingga BUMN bisa melayani masyarakat lebih baik," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Wianda Pusponegoro di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Dia menjelaskan, pembentukan holding BUMN migas antara PT PGN Tbk dan PT Pertamina Gas (Pertagas) karena melihat kebutuhan gas diproyeksikan 5 kali lipat di 2050, ketergantungan pada impor gas, harga gas yang relatif tinggi, dan ketidakseimbangan sumber gas.

Holding BUMN perbankan dan jasa keuangan rencana dibentuk dengan latar belakang kapasitas pendanaan jangka panjang yang minim, rendahnya inklusi keuangan, ekosistem finansial yang terfragmentasi dan tidak efisien, serta rendahnya daya saing global.

Sementara itu, holding BUMN konstruksi dan jalan tol karena kesenjangan aktivitas ekonomi Pulau Jawa dan luar Jawa, peringkat global infrastruktur di peringkat 72, minimnya infrastruktur dan tingginya biaya transportasi.

Latar belakang pendirian holding perumahan untuk mengurangi backlog (kekurangan) perumahan nasional, keterbatasan pengadaan tanah, minimnya inovasi proses dan biaya pembangunan rumah, proses perizinan dan pengadaan, serta tingginya pertumbuhan harga.

Sedangkan holding BUMN pangan dibentuk mengingat ketersediaan produksi terbatas, tingginya biaya produksi pangan dan logistik, harga yang tidak stabil, kualitas pangan masih rendah, dan Food Security Index 72.

"Misalnya holding BUMN tambang dibentuk agar proses hilirisasi berjalan secepat yang diinginkan. Sedangkan holding BUMN migas supaya lebih efisien atau menghemat biaya investasi pembangunan pipa," Wianda menjelaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Nilai tambah

Di samping itu, dengan terbentuknya holding BUMN tambang, dia bilang dapat menciptakan nilai tambah dalam proses produksi sumber daya alam, dan meningkatkan aset maupun kinerja keuangan perusahaan.

"Holding dibutuhkan supaya perusahaan dapat mencari pendanaan mandiri tanpa mengandalkan suntikan modal dari negara. Serta meningkatkan daya saing BUMN di kancah global," papar mantan Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) itu.

Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwarta mengatakan, dalam proses pembentukan holding BUMN tidak boleh ada satu aspek pun yang terlewatkan.

"Proses tata kelola perusahaan (GCG) harus terjaga dengan baik, tanpa mengurangi konstribusi BUMN ke negara. Semen Indonesia sejak menjadi holding semen, setoran dividen ke negara meningkat dan diharapkan holding BUMN tambang juga demikian," tandasnya.

Kementerian BUMN
Organisasi
Kementerian BUMN merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN).
Lihat Selengkapnya
Kementerian BUMN
Holding BUMN