Distribusikan Kartu Debit Garuda Merah, Himbara Siap Terapkan GPN

BI Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional — Penandatangan Perjanjian Konsorsium (PK) Pendirian Lembaga Services dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam launching acara Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG) di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan siap mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang telah diresmikan Bank Indonesia (BI).

Ini diungkapkan Ketua Himpunan Bank Milik Negara, Maryono di Jakarta, Rabu (6/12/2017) mengatakan untuk menindaklanjuti peluncuran GPN, perbankan BUMN telah siap mendistribusikan kartu debit berlogo Garuda Merah.

Rencananya awal Januari 2018 kartu debit tersebut sudah bisa dibagikan kepada para nasabah di seluruh Indonesia.

“Saya kira Himbara sudah siap mengimplementasikan GPN. Kita terus sesuaikan untuk perubahan kartu, karena perubahan logo akan disesuaikan seperti keinginan BI. Karena itu kartunya akan satu dan bisa dilakukan di semua bank termasuk Himbara,” tutur dia.

Menurut Maryono, meski seiring pemberlakuan GPN, tarif transaksi hanya dikenakan satu persen dari sebelumnya 2-3 persen, namun hal ini tidak akan menurunkan keuntungan bank.

"Dengan adanya penurunan tarif ini, akan membuat transaksi masyarakat menggunakan kartu debit meningkat signifikan," ujarnya.

Tonton Video Pilihan Ini:

2 dari 2 halaman

Dorong Transaksi Non Tunai

Sementara itu Direktur BBTN, Adi Setianto mengungkapkan implementasi GPN sangat membantu dalam mendorong peningkatan transaksi nontunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.

Berdasarkan data saat ini, 85 persen transaksi di tanah air masih dilakukan secara tunai, padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi non tunai masih di kisaran 10 persen.

“Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat non tunai,” urainya.

Menurut Adi, implementasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem.

Kemudian, perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai.

“Model transaksi non tunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal serangan dari hacker yang memiliki tujuan jahat.

Mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian dari hacker.

“Bank sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem security yang dapat dihandalkan, namun bagaimana dengan layanan pembayaran non tunai dari non bank? Hal inilah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payments berjalan dengan baik di Indonesia,” tutur Adi.

Selain itu, kesuksesan sistem cashless payments turut dipengaruhi peran serta pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. Kondisi saat ini, telah banyak pemerintah daerah yang telah sadar mulai mencanangkan program smart city dimulai dari pembayaran pajak via online hingga pemanfaatan prepaid card untuk pembayaran jasa transportasi umum.

“Untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sosialisasi dan penggunaan sistem cashless payments sudah sewajarnya juga dilakukan di luar Pulau Jawa sehingga turut membantu perkembangan ekonominya,” tegasnya.