Jelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Harus Kumpulkan Pajak Rp 300 T

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi penerimaan pajak hingga November 2017 mencapai Rp 920,34 triliun atau 71,7 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

"Penerimaan pajak kita posisinya 71,7 persen sampai dengan 17 November," kata Sri Mulyani usai acara 7th Anggual International Forum on Economic Development and Public Policy di JCC, Kamis (7/12/2017).

Jika dihitung dari target hingga akhir tahun ini yang dipatok Rp 1.283,6 triliun, maka 71,7 persen setara dengan Rp 920,34 triliun. Itu artinya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan masih harus mengumpulkan sekitar Rp 363,26 triliun di satu bulan terakhir 2017.

"Angka ini sebenarnya lebih tinggi dari penerimaan pajak di periode yang sama 2016, bahkan dengan memasukkan penerimaan dari tax amnesty," Sri Mulyani menjelaskan.

Dia mengatakan, setoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang Januari-November ini meningkat 14,6 persen, Pajak Penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak Orang Pribadi tumbuh sangat tinggi 46,4 persen, dan penerimaan pajak dari PPh Badan Usaha bertumbuh 17,2 persen.

"PPh dari perusahaan pertambangan meningkat hingga 70 persen, sektor perdagangan naik 37 persen," terangnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir tahun. Sehingga dia enggan menjawab proyeksi kekurangan (shortfall) penerimaan pajak.

"Shortfall saya tidak jawab dulu. Tapi kita akan melakukan upaya, mengidentifikasi sebagai baseline, melakukan sesuatu secara reguler, dan ada upaya ekstra berdasarkan informasi sesudah tax amnesty, dari informasi pertukaran data, dan berbagai sumber lain," paparnya.

"Kita juga akan melihat perkembangan harga komoditas saat ini apakah bisa menaikkan penerimaan sekarang yang seluruhnya bersifat non baseline," tandas Sri Mulyani.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Korupsi di Ditjen Pajak Bukan Sistemik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilai Wajib Pajak (WP) merupakan godaan terbesar dari seorang pegawai pajak. Integritas menjadi faktor penting di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meningkatkan persepsi institusi terbaikdan bersih.

Sri Mulyani mengatakan, ada sebanyak 32 juta WP terdaftar. Dari angka tersebut, sebanyak 11,5 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

"Itu (WP) seperti sawah atau lahan yang subur untuk dikerjakan yangmerupakan godaan Anda (petugas pajak). Ini godaan sophisticated," ujarnya saat Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Rabu (6/12/2017).

Menurut Sri Mulyani, saat ini tunjangan kinerja pegawai Ditjen Pajak sudah membuat iri instansi lain. Namun mereka juga bisa dengan mudah membawa penghasilan 10 kali lipat hanya dengan bertemu dengan WP.

"Gampang kalau mau mah ketemu WP bisa dapat 10 kali lipat. Orang pajak mau cari berapa saja bisa, karena selalu ada yang senang hati mem-bright Anda. Pegang 1 WP dengan kewajiban pajak Rp 16 miliar, WP senang kalau diturunkan jadi Rp 2 miliar," paparnya.

"Tapi kalau Anda ngambil sedikit saja, itu sudah menjadi kehilangan pendapatan buat Indonesia. Gayus bisa beli apa saja, buat WP kecil, tapi buat dia banyak sekali makanya dia bisa bayar siapa saja. Tapi itu bolong yang besar untuk DJP," Sri Mulyani menambahkan.

Dia menegaskan, di sinilah pentingnya integritas. Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkeu, termasuk Ditjen Pajak agar menjunjung tinggi integritas.

"Integritas bukan masalah untung rugi, tapi bagaimana kita mau menjalani hidup ini. Saya tahu kita hanya manusia biasa yang bisa tergoda, dan punya kebutuhan, makanya kita buat sistem sebagai manusia normal, di mana integritas masuk di dalamnya. Jadi jaga hati, nurani,dan niat Anda," tegasnya.

Melihat Layanan Ramah Disabilitas di Kantor Pajak

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak