BI Bakal Tambah Aturan Soal Isi Ulang Uang Elektronik

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendatangi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk memberi penjelasan terkait penerapan uang elektronik. Penjelasan diberikan usai penerapan uang elektronik mendapat kritikan dari sebagian masyarakat.

Direktur Eksekutif Departemen Hukum BI Rosalina Suci menerangkan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan di ORI.

"Hari ini sebenarnya pertemuan lebih lanjut. Sebenarnya BI, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR sudah menjelaskan Ombudsman terkait beberapa pertanyaan atau pengaduan dari Pak David Tobing mengenai penggunaan uang elektronik dan kewajiban pembayaran nontunai di jalan tol," jelas dia di ORI Jakarta, Senin 11 Desember 2017.

Rosalina mengatakan, pertemuan tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya, masukan dari masyarakat akan diterima sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen.

"Dan semua berjalan dengan baik, namanya juga masukan dari upaya melindungi konsumen pasti bagi otoritas sesuatu yang prioritas. Dan itu sudah dengarkan semua, dan Pak David Tobing berkali-kali juga memberikan statment bahwa beliau juga mendukung penggunaan uang elektronik itu," jelas dia.

Sejalan dengan itu, dia mengatakan, penerapan uang elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Lantaran, Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi aturan uang elektronik.

"PBI Uang Elektronik itu diuji materi di MA dipertanyakan apakah bertentangan UU Mata Uang dan itu sudah diputus di MA. Bahwa PBI Uang Elektronik tidak bertentangan UU Mata Uang," ujar dia.

Terkait dengan hasil pertemuan dengan Ombudsman, dia hanya mengatakan banyak hal telah menemui kesepakatan. Namun, pihaknya tak menerangkan secara rinci.

"Pada posisi ketemu, diskusi, dan kita banyak disepakati dan enggak ada masalah untuk jalan. Jadi, mungkin namanya juga belum tentu rekomendasi, rekomendasi itu kalau enggak ada kesepahaman. Nanti belum, belum selesai," tandas dia.