Soal Pengakuan Yerusalem oleh Trump, Ini yang Perlu Diwaspadai RI

Aksi Dukungan dan Teatrikal di Bundaran HI — Warga menandatangani spanduk dukungan bagi negara Palestina di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/12). Mereka memprotes keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kontroversi. Bahkan, banyak negara mengecam pengakuan tersebut.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, hal yang perlu diwaspadai atas kondisi tersebut ialah nilai tukar rupiah.

"Kalau kita lihat kita harus mewaspadai nilai tukar rupiah. Yang paling kena dampak itu bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia," kata dia di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Menurut Aviliani, sekitar 50 persen uang bersifat jangka pendek. Artinya, uang tersebut mudah berpindah-pindah tempat.

"Hampir 50 persen orang yang punya uang itu short term. Jadi misalnya, dia taruh uang di Indonesia sebentar, lalu ke Jepang, lalu pindah lagi. Nah perpindahan uang itu akan mempengaruhi mata uang," sambungnya.

Jika itu tidak diwaspadai maka akan berpengaruh kepada laju inflasi Indonesia. "Jadi itu yang harus dijaga oleh kita, supaya fluktuasi ini, kalau tidak dijaga ini akan mempengaruhi inflasi kan," ujar dia.

Sementara, dia berpendapat, Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga nilai tukar. Sehingga, pergerakan rupiah saat ini cenderung stabil.

"Saya rasa sekarang BI sudah banyak melakukan, makanya rupiah kita walaupun bergejolak tapi relatif enggak terlalu tinggi kan," tukas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Koordinasi

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan dari deklarasi pengakuan Trump.

Dalam hal ini, berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Kita melakukan monitoring secara cermat, di pasar saham kan ada OJK. Untuk skala lebih besar ada KSSK yang selalu berkoordinasi meng-update isu-isu terkini. Kita perhatikan faktor-faktor itu dalam pemahaman kita, dan kita perhatikan terus," jelasnya.

Secara keseluruhan, Suahasil memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat. Hal ini bisa terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, posisi cadangan devisa, sistem keuangan.

"Indonesia kan kuat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadev, dan sistem keuangannya. Kita terus bekerja memonitoring secara baik," ujar Suahasil.