Ibu Kota RI Pindah ke Luar Jawa Bisa Kurangi Beban Jakarta

20170705-Ibu Kota-Jakarta-Mencari — Pemerintah mengkaji pemindahan Ibu Kota pemerintahan dari Jakarta. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menilai pemindahan ibu kota ke luar Jawa bisa mengurangi beban Jakarta yang dikenal sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis di Indonesia. Dengan demikian, Jakarta akan mampu keluar dari berbagai permasalahan yang ada selama ini.

"Jangan dilihat pemindahan ibu kota sebagai suatu proses pendek dalam satu-dua tahun, tapi jangka panjang," tegas dia saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Saat ini, Faisal berpendapat, Jakarta kian sumpek karena pusat segalanya berada di daerah tersebut. Baik itu pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat budaya, dan pusat lainnya.

"Jakarta tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya kalau dia rakus. Daya dukung Jakarta karena jadi pusat segalanya sudah terasa berat," kata Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.

Sudah saatnya, menurut Faisal, Jakarta berbagi tugas dengan daerah lain. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, dan ibu kota baru akan menjadi pusat pemerintahan. Hal ini sudah terjadi di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dengan Washington DC dan New York.

Selanjutnya ada Belanda dengan Den Haag sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan, sedangkan Amsterdam, dan Rotterdam menjadi pusat bisnis. Di Jerman pun ada Berlin sebagai ibu kota dan Frankfurt sebagai pusat bisnis.

"Jadi supaya ada pembagian tugas karena Jakarta bebannya sudah terlalu berat untuk menanggung semua fungsi," dia menjelaskan.

Dengan pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan ke luar Jawa, Faisal menggambarkan kondisi Jakarta ke depan akan menjadi sebuah kota modern alias kota pintar (smart city).

"Tidak akan ada lagi pasar becek, upah minimum Jakarta akan naik mungkin Rp 5 juta per bulan, tidak ada lagi tempat penyembelihan hewan karena nantinya akan berada di luar Jakarta, dan masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh akan pindah ke komplek. Sehingga masalah Jakarta bisa selesai," terangnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta harus mendorong wilayah di sekitar Jakarta tumbuh dan maju lebih cepat. "Kalau daerah di sekitar Jakarta maju lebih cepat, warganya tidak akan pindah ke Jakarta, sehingga separuh masalah Jakarta cepat selesai," imbau Faisal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Kepala Bappenas Pastikan Ibu Kota Baru Berada di Luar Jawa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan ibu kota baru akan berada di luar Jawa. Namun, Bambang belum mau mengungkapkan lebih lanjut daerah mana saja yang dipilih sebagai calon ibu kota.

"Daerahnya A, B, C. Tidak bisa saya sebutkan, yang pasti di luar Jawa," ujar dia seperti ditulis Rabu (13/12/2017).

Jauh sebelumnya, Bambang juga pernah menyebut Kalimantan menjadi daerah yang cocok sebagai ibu kota negara.

"Yang pasti di luar Jawa. Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," Bambang menerangkan.

Bambang menjelaskan, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Adapun ibu kota baru Indonesia akan digantikan di Kalimantan. Hal ini layaknya di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Brasil.

"Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan, sedangkan ibu kota baru Kalimantan jadi pusat administrasi pemerintahan, seperti New York dan Washington DC di AS, serta Brazilia dan Sao Paulo di Brasil," ucapnya.

Bambang juga memastikan bahwa kajian pemindahan ibu kota ini akan selesai pada Desember tahun ini. Dalam kajian pemindahan ibu kota tersebut, selain lokasi, ada pula skema pembiayaan dan perkiraan kebutuhan, serta lainnya. Namun, Bambang memastikan belum sampai tahap desain kotanya.

Bambang menargetkan, penyelesaian kajian atau studi ini tuntas pada akhir Desember 2017. Selanjutnya hasil dari kajian pemindahan ibu kota akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Akhir Desember ini selesai. Kemudian saya lapor ke Presiden dulu," papar Bambang.