Menteri PPN: Masyarakat Harus Tahu Dana Desa Dipakai untuk Apa

Pemerintah batal mengalokasikan dana desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa pada tahun depan. Alokasi sebesar Rp 1,4 miliar baru akan direalisasikan pada 2019.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan, memang sebelumnya pemerintah telah mencanangkan untuk meningkatkan alokasi dana desa sebesar menjadi Rp 120 triliun atau Rp 1,4 miliar per desa di 2018.

"Mestinya 2018 itu kan Presiden pernah janji mau dinaikkan dua kali lipat dari Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun," ujar dia di Jeep Station Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).

Namun demikian, dalam penyaluran dana ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan evaluasi terhadap realisasi dan manfaat dari penyaluran dana desa.

Sebab, menurut Boediarso, tujuan dari adanya alokasi dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengatasi ketimpangan layanan publik antardesa.

Namun, dari evaluasi yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir, ternyata dana desa ini belum optimal dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

"Memang kalau dilihat, sebelum kami menaikkan alokasi dana desa, kami lihat dulu realisasinya. Dari keempat itu, kemudian ternyata memang dana desa pelaksanaan tiga tahun itu berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan gini rasio di perdesaan. Itu harus diakui. Cuma peningkatannya tidak masif. Artinya multiplier efeknya belum maksimal. Jadi ada something wrong yang perlu diperbaiki di dana desa itu," kata dia.

Boediarso menyatakan, dirinya justru khawatir dengan besar dana desa yang melompat tajam hingga Rp 1,4 miliar justru akan menimbulkan banyak masalah di daerah, terutama terkait penyalahgunaan dananya.

"Kalau kita tidak mempersiapkan capacity building kemampuan aparat mengelola keuangan desa, dikhawatirkan kenaikan dana desa dalam jumlah besar justru malah menjadi pemborosan atau inefisiensi dan salah sasaran. Itu yang harus kami kejar. Kan di banyak media massa banyak diberitakan adanya OTT (operasi tangkap tangan)," jelas dia.