Ingin Sekolah Transportasi di Kemenhub? Ini Keunggulannya

Liputan6.com, Jakarta - Memilih sekolah transportasi di bawah bimbingan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan milik Kementerian Perhubungan ternyata memiliki keuntungan yang berbeda dengan sekolah transportasi milik swasta.

Setidaknya ada beberapa keunggulan jika masyarakat ingin melanjutkan sekolah di sekolah transportasi di bawah BPSDM. Apa saja itu?

1. Lulus sekolah langsung bekerja dan mendapatkan sertifikat profesi dari pemerintah

Sekretaris BPSDM Perhubungan Masrono Yugihartiman mengungkapkan, para siswa dari awal masuk hingga lulus sekolah, BPSDM Perhubungan mendidik para siswa untuk siap bekerja di sektor transportasi milik pemerintah.

Menurutnya, saat para siswa menuntut ilmu akan dibekali kompetensi dengan mengikuti seluruh jenis pelatihan yang ada.

"Misal, lulus menjadi petugas ATC (Air Trafic Control) mengatur lalu lintas udara, itu kompetensinya. Lalu dia dapat sertifikat dari Dirjen Perhubungan Udara dalam hal ini ICAO (International Civil Aviation Organization)," kata Yugi kepada Liputan6.com, Jumat (15/12/2017).

2. Memiliki fasilitas lengkap

Fasilitas lengkap merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh sekolah transportasi milik BPSDM Perhubungan.

Menurut pria yang akrab dipanggil Yugi ini, ada salah satu fasilitas milik BPSDM Perhubungan yang tidak dimiliki oleh beberapa sekolah transportasi milik swasta, yaitu pengatur lalu lintas udara.

Hal itulah yang menjadi perbedaan antara sekolah transportasi milik swasta dan milik pemerintah. Menurutnya untuk mendirikan sekolah transportasi harus memiliki investasi yang sangat mahal, sehingga menyebabkan swasta hanya berorientasi terhadap profit.

"Swasta kan utamanya profit. Kalau kami utamanya safety, itu nomor 1. Misal ada pesawat 737-800 NG. Sekolah STPI punya, kalau swasta tidak akan nutup. Kalau swasta pasti berpikir BEP (Break Even Point)," kata Yugi.

3. Berbiaya murah

Yugi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dalam segi biaya untuk memilih sekolah transportasi milik pemerintah, dalam hal ini BPSDM Perhubungan.

Selama ini sekolah transportasi milik pemerintah hanya menarik biaya untuk kebutuhan makan sehari-hari dan seragam para siswa. Pemerintah juga sudah menyiapkan tempat tinggal berupa asrama atau mess.

Dia mencontohkan seperti flying school milik swasta menarik biaya sekitar Rp 800 juta hingga Rp 900 juta, sedangkan BPSDM hanya menarik biaya sebesar Rp 600 juta.

"Kalau dia (siswa) gunakan jalur reguler semua subsidi kecuali keperluan pribadi mereka," tutup Yugi. (*)