Ada Aksi Bela Palestina, Menteri Susi Harus Jalan Kaki ke Kantor

Pada Kamis lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  menghadiri kegiatan Rembug Nelayan Sumatera Utara di Pantai Sialang Buah, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta pemerintah menindak tegas kapal pukat trawl dan sejenisnya. Sejumlah nelayan dari berbagai kabupaten dan kota kawasan pantai timur Sumut diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada Menteri Susi.

Mereka tampak bersemangat mengungkapkan kondisi nelayan, serta tuntutan mereka terkait keberadaan kapal pukat trawl atau pukat hela dan sejenisnya. Meskipun ada larangan menangkap ikan di laut menggunakan alat tangkap kapasitas di atas 10 GT, masih banyak ditemukan kapal yang beroperasi khususnya di perairan kurang dari 4 Mil.

Menteri Susi menyampaikan, pelestarian laut menjadi prioritas bagi pemerintah. Selain membawa keuntungan bagi nelayan, juga mengurangi potensi konflik horizontal yang ditunjukkan dengan pekarangan operasional kapal pukat trawl atau hela.

“Sudah sejak lama itu dilarang. Tetapi memang yang lalu, khusus untuk Jateng, adanya surat edaran, karena sudah terlalu banyak, dan itu juga berakhir tahun ini. Jika terdapat permasalahan atau ada aparat yang bekingi pukat trawl, laporkan sama saya. Nomor handphone saya 0811211365,” kata Susi Pudjiastuti, Kamis (14/12/2017).

Menteri Susi juga mengatakan, pihaknya akan berupaya memberikan bantuan bagi nelayan seperti melatih bagaimana menggunakan sistem tangkap ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menambah jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) serta bantuan melalui Badan Layanan Umum (BLU) guna melayani penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

“Asuransi nelayan juga Pemda (Pemprov Sumut) sudah punya, jadi sudah tidak ada masalah. Intinya kita akan terus bantu nelayan,” ucapnya.

Selain itu, Menteri Susi juga menyebutkan posisi pantai timur Sumut berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan begitu, banyaknya kapal pukat asing menggunakan bendera Indonesia dan mempekerjakan anak muda hingga remaja, perlu penindakan tegas oleh aparat keamanan seperti kepolisian (Polair). Namun ,dirinya juga ingin memastikan semua kapal yang ditangkap tidak lagi dilelang atau dijual, tetapi ditenggelamkan.