Pakai Energi Panas Bumi sampai Air, Konsumsi BBM di RI Turun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak terhambat regulasi. Dalam hal ini Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50 tahun 2017 ‎tentang penetapan harga listrik dari pembangkit EBT.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50 tahun 2017 bukan merupakan alasan terhambatnya pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia.

"Jadi Permen dan terhambatnya pembangunan proyek EBT adalah dua hal yang berbeda. Permen merupakan panduan untuk proyek-proyek yang didanai oleh swasta sedangkan terhambatnya proyek EBT karena berbagai faktor, salah satunya adalah lamanya serah terima ke Pemda," kata Rida, di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 adalah hasil revisi dari Permen Nomor 12 tahun 2017 tentang aturan pemanfaatan sumber EBT untuk penyediaan tenaga listrik. Perubahan ini merupakan upaya mewujudkan iklim usaha yang lebih baik, dengan menyeimbangkan kepentingan terhadap investor dan juga mengusahakan harga listrik yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

"Pemerintah sangat terbuka masukan dari pelaku industri. Namun, kembali saya tegaskan, pemerintah selalu menempatkan masyarakat sebagai pertimbangan utama saat menyusun suatu kebijakan," tutur Rida.

Rida melanjutkan, faktor-faktor yang menyebabkan lamanya serah terima adalah karena pihak Pemda menunggu dana hibah agar dapat mengelola infrastruktur pembangkit listrik dan kendala administratif.

"Setelah Pemda mengusulkan, kami langsung menyiapkan infrastrukturnya. Tapi kenyataannya, banyak yang masih menunggu dana hibah sehingga menghambat proses serah terima," jelas Rida.

Sejak 2011 hingga 2017, infrastruktur energi baru terbarukan yang sudah dibangun mencapai 738 unit dengan kapasitas sebesar 51.201 KW. Pembangkit listrik EBT tersebut merupakan pembangkit ramah lingkungan berskala kecil yang tersebar di kawasan-kawasan terpencil, yang sulit terjangkau aliran listrik PLN.