Kurma Palestina ke RI Bebas Bea Masuk, Ini Jawaban Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membebaskan bea masuk komoditas kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia. Rencana ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan mengaku sedang berdiskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk bisa mengimplementasikan pembebasan bea masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina.

Sebelumnya, kedua komoditas tersebut yang masuk ke Indonesia dikenakan bea masuk sebesar 5 persen. Namun nantinya akan menjadi nol persen.

"Kami akan terus berkoordinasi antar Kementerian/Lembaga. Semoga bisa segera diberlakukan sesuai rencana," tegas Rofyanto dalam pesan singkatnya yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Terkait dengan potensi kehilangan penerimaan negara dengan penerapan nol persen bea masuk untuk komoditas kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia, Rofyanto tidak menjawabnya. 

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor kurma Indonesia sepanjang Januari-Maret 2016 mencapai US$ 13,18 juta. Dari 10 negara terbesar yang memasok kurma ke Indonesia, nilai ekspor kurma Palestina ke Tanah Air mencapai US$ 281,22 ribu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan sebelumnya mengungkapkan, pemerintah sedang membahas pembebasan bea masuk komoditas impor asal Palestina. Komoditas utama impor yang akan dibebaskan dari kewajiban bea masuk, adalah kurma dan minyak zaitun.

"Pembebasan bea masuk komoditi impor asal Palestina sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada Palestina. Sementara ini komoditi yang sedang dibahas adalah kurma dan olive oil (minyak zaitun)," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Oke menegaskan, pembebasan bea masuk atas kurma dan minyak zaitun dari Palestina ini harus terlaksana karena Kemendag sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun dia tidak dapat memastikan kapan mulai berlaku kebijakan tersebut.

"Ini salah satu bentuk dukungan Palestina dan harus terlaksana. Target waktu memang ada, tapi tetap harus sesuai aturan sehingga regulasi perlu disusun," dia menerangkan.

Tonton Video Pilihan Ini

Bentuk Dukungan RI kepada Pemerintah Palestina

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag, Iman Pambagyo mengatakan, kesepakatan membebaskan bea masuk komoditas impor asal Palestina terjadi setelah penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) pada 13 Desember 2017. Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perdagangan (Mendag) RI dan Mendag Palestina.

"Sudah teken MoU 13 Desember lalu antara kedua Mendag. Minggu lalu langsung diadakan rapat interkem membahas instrumen hukum yang akan digunakan untuk implementasi," paparnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, MoU masih perlu dilengkapi kesepakatan lainnya tentang aturan main agar kurma dan minyak zaitun dari tanah Palestina bebas bea masuk atau nol persen ketika masuk wilayah pabean Indonesia.

"(Pembebasan) ini permanen sepanjang Indonesia wishes to keep it that way," kata Iman.

Iman juga menegaskan bahwa tidak ada perlakuan serupa untuk komoditas Indonesia yang diekspor ke Palestina. "Tidak, itu hanya untuk ekspor kurma dan minyak zaitun Palestina ke Indonesia. Maksudnya menolong, membantu penghidupan rakyat Palestina, jadi tidak merangkap minta juga," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi saat ditanyakan mengenai rencana pembebasan bea masuk komoditi kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia, hanya menjawab singkat.

"Itu memang dukungan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Palestina," ucapnya.