Penjelasan Sri Mulyani soal Perjalanan Dinas Pemprov DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Biaya perjalanan dinas pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Hal tersebut setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal besaran perjalanan dinas Pemprov DKI Jakarta saat menghadiri Musrenbang RPJMD Pemprov DKI Jakarta.

Sri Mulyani mengungkapkan, sebenarnya dirinya tidak memiliki maksud tertentu terkait anggaran perjalanan dinas tersebut.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, dirinya hanya ingin menyampaikan kondisi pengelolaan keuangan di daerah, termasuk di Ibu Kota.

"Begini, saya sampaikan bahan mengenai kondisi keuangan daerah. Kita persentasikan di semua forum ya. Jadi kalau waktu itu saya diundang untuk seluruh kadernya, saya diundang untuk partai lain, PDIP waktu itu diminta kasih ceramah di daerah, saya gunakan semua isu tentang pengelolaan uang negara, tentang uang daerah yang baik. Ini bukan hal baru," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Selain itu, dalam acara Musrenbang tersebut, Pemprov DKI tengah mencari rumusan soal pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, Sri Mulyani memberikan masukan dengan memberi contoh pada pos biaya perjalanan dinas.

"Kan, ini forumnya Musrenbang pemerintah daerah. DKI sedang kumpulkan masukkan fakta data dari semua untuk rumuskan apa yang baik. Jadi, saya memberikan apa yang perlu untuk informasi kita. Jadi, enggak ada sesuatu yang khusus atau berbeda, biasa saja," kata dia.

‎Selain itu, Sri Mulyani juga menyatakan dirinya telah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Hasil pembicaraan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Anies.

"Kemarin saya ngobrol sama Pak Anies banyak ya, memang Pemda sesudah dipilih harus perbaiki dan Beliau mau perbaiki. Ya sudah itu saja. Enggak ada sesuatu, kan memang dibuat muter-muter sama orang yang ingin membuat muter-muter. Ya sudah," ucap dia.

‎