KEIN: Dukung Pariwisata, Pemerintah Harus Tinjau Ulang UU KEK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mempromosikan berbagai daerah pariwisata baru di Indonesia. Upaya ini dilakukan demi mendorong kunjungan turis sebanyak-banyaknya yang nantinya akan menjadikan sumber devisa baru bagi negara.

Dalam mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengusulkan untuk meninjau ulang Undang-Undang (UU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, dalam UU KEK tersebut dianggap tidak mampu menfasilitasi kebutuhan nyata sektor pariwisata.

"Sementara, kawasan-kawasan pariwisata unggulan di Indonesia, yang dominasi kawasan maritim yang jauh lebih besar ketimbang daratan, sejatinya membutuhkan keberpihakan khusus yang jauh berbeda dengan KEK Industri lainya," kata Ketua Pokja Pariwisata KEIN Dony Oskaria kepada Liputan6.com, Sabtu (30/12/2017).

Contohnya dalam hal urusan penetapan kawasan. Dalam UU KEK, kawasan diwajibkan berupa hamparan dengan luas tertentu. Kondisi ini menyulitkan daerah-daerah yang sejatinya tidak terdiri dari hamparan daratan, tapi potensi pariwisatanya sangat tinggi. Sebagai contoh, Danau Toba.

Dengan adanya aturan tersebut, KEK di Danau Toba hanya diputuskan sekelumit dari daratan saja. Tentu saja ini berimbas besar. Investor hanya mendapatkan sedikit saja keistimewaan investasi di kawasan tersebut. Padahal seharusnya, seluruh kawasan Danau Toba adalah Kawasan Ekonomi Khusus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: