Program Ini Jadi Strategi Pemerintah Kurangi Kemiskinan pada 2018

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat Peluncuran Buku Kebijakan Vokasi Indonesia, Jakarta, Kamis (21/12/2017). (Fiki/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,19 juta jiwa pada September 2017. Sayangnya, persentase dan disparitas penduduk miskin antar pulau, khususnya di wilayah Timur Indonesia masih tinggi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menilai penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional sebanyak 1,19 juta orang menjadi 26,58 juta pada September 2017 sudah sangat baik. Tingkat kemiskinannya tercatat 10,12 persen atau turun 0,52 persen dari 10,64 persen di Maret lalu.

"Secara nasional, tingkat kemiskinan membaik walaupun tidak bisa besar-besaran, yang penting berkelanjutan. Dalam dua tahun terakhir ini, konsisten penurunannya," tutur Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Dia mengatakan, meskipun tingkat kemiskinan mengarah pada satu digit atau di bawah 10 persen secara nasional, maka tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan secara drastis di beberapa daerah.

"Walaupun kita masuk ke single digit misalnya di akhir tahun ini, di beberapa daerah masih tetap akan buruk. Jangankan di wilayah Timur, di Sumatera saja masih ada contohnya di Bangka Belitung dan Bengkulu, itu masih tinggi tingkat kemiskinannya," terang Darmin.

"Jadi jangan diharapkan bahwa semua sama sudah mendekati 10 persen. Tapi intinya adalah mengarah turun. Begitupun ketimpangan, tidak akan bisa cepat (turun), yang penting dia bisa terus berlanjut," dia menambahkan.

Pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bergerak turun menjadi 25 juta orang dengan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen pada 2018. Darmin bilang, untuk menembus itu diperlukan kebijakan lebih spesifik dan lebih tajam.

"Itu sebabnya pemerintah sudah mulai melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Memberikan uang ke keluarga miskin langsung, tidak pakai bagi-bagi di kelurahan atau kepala desa. Kenapa karena kepala desa tidak mau pusing karena harus ribut dengan orang-orang, mending dia bagi saja," tutur dia.

Kebijakan lain, Darmin menambahkan, pemerintah menyusun kebijakan pemerataan ekonomi besar-besaran walaupun berjalan pelan. Implementasinya, Darmin mengakui, tidak mudah lantaran selama ini banyak yang salah kaprah.

"Kita ingin memperbaikinya pelan-pelan. Kebijakan itu seperti perhutanan sosial, sertifikasi tanah sudah hampir sesuai target 5 juta sertifikat, peremajaan kebun kelapa sawit. Yang belum itu transmigrasi dan redistribusi lahan. Ini sudah akan berjalan di 2018, sehingga pemerataan dan tingkat kemiskinan membaik lagi," papar Darmin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Jumlah Penduduk Miskin Turun

Kemenko PMK: Angka Kemiskinan Ditekan Jadi 10,64% di Tahun 2017 — Menko PMK, Puan Maharani, melaporkan bahwa di tahun 2017 ini pemerintah Jokowi-JK berhasil menekan angka kemiskinan hingga dibawah 11%.

Data BPS menunjukkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada September 2017 sebanyak 26,58 juta orang. Jumlah ini turun 1,19 juta orang dibanding realisasi 27,77 juta orang di Maret 2017. Tingkat kemiskinan pun turun 0,52 persen dari 10,64 persen di Maret menjadi 10,12 persen pada September 2017.

Dari jumlah 26,58 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 21,23 persen atau 1,52 juta orang berada di Pulau Maluku-Papua. Dari sisi jumlahnya, orang miskin terbanyak 13,94 juta orang atau 9,38 persen berada di Pulau Jawa.

Sementara menurut provinsi, persentase penduduk miskin tertinggi di Papua sebesar 27,76 persen. Disusul Papua Barat 23,12 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 21,38 persen, Maluku, dan Gorontalo masing-masing 18,29 persen dan 17,14 persen.