Menteri ATR: Ibu Kota Baru Jangan Sampai Banjir seperti Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat menjadi narasumber dalam acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (21/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memasukkan kajian topografi, kelayakan, risiko banjir, sampai pemilikan lahan untuk ibu kota baru Indonesia.

Hal ini menyusul kajian yang sudah disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal rencana pemindahan ibu kota.

"Kan kami melihat lokasi yang cocok di mana dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota. Tapi perjalanan teknisnya dilakukan Menteri PPN," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Menurut Sofyan, Kementerian ATR mempertimbangkan beberapa hal untuk menetapkan lokasi di luar Jawa sebagai ibu kota baru Indonesia, yakni dari sisi topografi, risiko banjir, kelayakan sebuah kota, dan aspek lainnya.

"Yang kita lihat topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, ada sumber daya air, dan aspek kecocokan sebuah kota. Kita cari di luar Jawa, jadi tidak semua tanah cocok. Misalnya kalau hujan, banjir, jangan lagi ibu kota baru seperti itu," tegas Sofyan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Kajian Pemindahan Ibu Kota Sudah di Tangan Jokowi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, kajian soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan Bambang usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2018 di Istana Negara, hari ini. "Tadi saya mulai bicara dengan Presiden," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Namun, Bambang masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan ke Presiden Jokowi baru pembicaraan awal. "Baik-baik saja kok pembicaraan awalnya," tandas dia.

Bambang pernah menyebut, kajian atau studi pemindahan ibu kota selesai pada akhir Desember 2017. Rencananya untuk skema pendanaan, pemerintah akan menggandeng pihak swasta.

"Skema (pendanaan) kerja sama pemerintah dan swasta," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Skema pendanaan tersebut dikenal dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bambang tidak menjelaskan lebih rinci mengenai skema KPBU dalam rencana pemindahan Ibu Kota.

Yang pasti, dia pernah menyampaikan, skema ini akan masuk dalam kajian tersebut. "Kajiannya selain lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan (pendanaan), dan lainnya. Tapi belum sampai mengenai desain kotanya," ujar Bambang.