Tiket Kemahalan, Kemenhub Kaji Subsidi Kereta Bandara Soetta

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempertimbangkan untuk memberikan subsidi harga tiket kereta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Hal ini menyusul adanya keberatan dari masyarakat terkait penerapan tarif normal kereta tersebut menjadi Rp 100 ribu yang rencananya mulai berlaku Maret 2018.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, sebenarnya kereta bandara merupakan moda transportasi dengan model bisnis komersial. Sehingga, penentuan tarifnya tidak diatur oleh pemerintah dan diserahkan kepada operator kereta tersebut.

"Itu bisnis Railink atau induknya PT KAI. Kalau kami sebenarnya itu karena komersial, bukan pemerintah yang menentukan tarif. Jadi, benar-benar purely bisnisnya Railink bisa meng-create. Dan memang di-FS-nya (feasibility study/studi kelayakan) itu Rp 100 ribu sebenarnya yang disampaikan‎," ujar dia di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Namun, ucap dia, Kemenhub akan melakukan evaluasi dan mengkaji potensi pemberian subsidi agar harga tiket kereta bandara tersebut bisa lebih murah. Terlebih, juga ada masukan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan jika harga tiket Rp 100 ribu masih terlalu mahal.

"Nanti kita evaluasi-lah. Tapi yang jelas saya katakan itu memang pelayanan komersial dan itu ditentukan oleh operator sebenarnya. Kita hanya menentukan batas atas-batas bawah," kata dia.

Menurut Zulfikri, sebenarnya tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan subsidi harga tiket kereta Bandara Soetta ini. Sebab, sebelumnya pemerintah juga sepakat untuk memberikan subsidi untuk tiket Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

"Kita lihat ya, kita evaluasi lagi karena seperti LRT Jabodebek kan akhirnya kita subsidi juga yang tadinya mungkin agak ragu ini. Kan, model baru juga ini kan LRT Jabodebek. Selama ini subsidi kita hanya PSO dan perintis yang punya kriteria tersendiri, sebetulnya perintis itu seperti apa, pelayan kereta api seperti seperti apa. PSO juga pelayanan kereta api seperti apa," jelas dia.

Namun, Zulfikri belum bisa memastikan kapan keputusan soal pemberian subsidi tersebut diumumkan. Kemenhub akan terlebih dulu berbicara dengan PT Railink selaku operator kereta tersebut.

"Kita nanti sama-sama lah. Kita lihat juga Railink. Saya yakin Railink bisa. Ini, kan, Jakarta demand-nya tinggi. Sebenarnya dia bisa mencari bisnis case yang bisa untuk menutup kekurangan tadi," tandas dia.