BPH Migas Tugaskan Pertamina dan AKR Salurkan BBM Subsidi di 2018

Pemerintah memutuskan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium, Solar bersubsidi dan tarif tenaga listrik pada periode 1 Januari-Maret 2018 meski harga minyak dunia terus merangkak naik. Tahun politik menjadi salah satu pertimbangan harga BBM dan listrik tidak naik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, laju inflasi tahun ini dibayang-bayangi oleh tekanan harga minyak dunia.

Mengutip Reuters, Rabu 3 Januari 2018, harga minyak mentah berjangka AS atau West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan 20 sen lebih rendah pada kisaran US$ 60,22 per barel. Pada awal perdagangan WTI sempat mencapai US$ 60,74 per barel, tertinggi sejak Juni 2015.

Namun, kenaikan harga minyak dunia belum mengubah keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dan tarif listrik di periode berikutnya.

"Kalau bicara tekanan inflasi, administer prices yang lebih besar karena harga minyak mentah sudah naik jauh. Tapi apakah pemerintah akan melakukan itu (menaikkan harga BBM dan tarif listrik), nanti dulu. Apakah pemerintah akan mengubahnya, belum tentu," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Pemerintah, diungkapkan Darmin, belum membuat kesepakatan untuk menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi maupun tarif tenaga listrik apabila harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) berada pada level tertentu.

"Belum ada kesepakatan soal itu," tegas mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Saat ditanyakan alasan pemerintah belum berani mengerek harga BBM dan tarif listrik di 2018 untuk menyesuaikan ICP maupun harga minyak mentah dunia karena mempertimbangkan tahun politik, Darmin membenarkannya.

"Itu (tahun politik) termasuk dipertimbangkan, sehingga kami tidak buat peraturan yang fix. Tergantung situasinya juga," tutur dia.

Terkait beban keuangan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang semakin berat karena keputusan pemerintah tersebut, eks Dirjen Pajak ini tidak mau ambil pusing. Dia menganggap keputusan itu adalah pilihan. Namun, bukan berarti pemerintah mengorbankan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

"Itu namanya pilihan-pilihan kebijakan, pasti ada pengaruhnya. Mana yang dipilih atau keputusan kebijakannya tidak bisa dijawab sekarang. Yang pasti tidaklah (mengorbankan Pertamina dan PLN), itu bisa saja nanti ada solusinya," kata Darmin.