Petani: Jokowi Perlu Evaluasi Kinerja Kementan

Harga Beras di Pasar Induk Cipinang — Seorang kuli angkut memanggul beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Senin (25/9). Pedagang beras Cipinang sudah menerapkan dan menyediakan beras medium dan beras premium sesuai harga eceran tertinggi (HET). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengevaluasi kinerja kementerian atau lembaga yang gagal mewujudkan swasembada pangan. Pasalnya, kondisi saat ini harga beras melambung tinggi dan berujung pada impor beras.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan jika swasembada pangan gagal tercapai.

"Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan, nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," kata Henry dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dia menambahkan, hal tersebut menunjukkan Kementerian Pertanian gagal mewujudkan program Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Kementan harus dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan yang tercantum dalam Nawacita," ujar dia.

Henry mengatakan, tingginya harga beras merugikan konsumen sekaligus petani. Lantaran, petani juga membeli beras dengan harga tinggi. "Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi," tutup dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Stok Aman

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Suwandi, mengatakan stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) sebanyak 1,52 juta ton. Dengan begitu, stok aman untuk memenuhi kebutuhan beras hingga tujuh bulan ke depan atau April 2018.

"Sementara nanti Februari hingga April akan panen raya padi, sehingga penyerapan gabah akan meningkat," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 8 Oktober 2017.

Selain itu, lanjut dia, luas lahan tanam pada periode Oktober 2016-Maret 2017 mencapai 9,35 juta ha. Luas tersebut, 596 ribu ha atau 6,8 persen lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,76 juta ha.

"Selanjutnya, berdasarkan data luas tanam padi Oktober 2016-Maret 2017 dan April-September 2017, surplus lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, kami yakin produksi padi 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya," ungkap dia.

Melihat kondisi tersebut, lanjut Suwandi, diharapkan harga beras bisa terus stabil untuk mendukung kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan tidak perlu membuka keran impor.

"Ketersediaan beras jauh di atas kebutuhan nasional. Kekeringan dan serangan hama yang mengganggu produksi jauh di bawah batas toleransi sebesar 5 persen dari luas areal tanam. Ini mampu menjaga swasembada secara berkelanjutan, tidak perlu impor beras," yakin dia.