DPR Minta Pemerintah Tunggu UU Buat Bentuk Holding Migas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru untuk membentuk holding migas. Pembentukan holding tersebut setidaknya harus menunggu rampungnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas.

Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengatakan, pemerintah harusnya menunggu rampungnya pembahasan RUU migas yang sedang digodok oleh DPR. Hal ini agar tatakelola kelembagaan migas dapat diperbaiki secara holistik dan tidak terjadi kerancuan.

"Mestinya tunggu dulu penyelesaian UU, baru kemudian holding. Selain itu juga, holding perlu persetujuan DPR. Meskipun niat dan tujuan holding itu baik, kalau tidak ada pengawas dari DPR, itu bahaya," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menurut dia, jika pembentukan holding ini tidak mampu mengkonsolidasikan nilai aset, maka tujuan holding untuk memperbesar neraca keuangan sebagai jaminan mendapatkan tambahan modal akan tidak tercapai.

"Dengan demikian ekspansi usaha yang diharapkan tidak terjadi dan bisnis perusahaan hanya berjalan seperti biasanya," kata dia.

Selain itu, DPR juga mempertanyakan pembentukan holding pertambangan yang telah resmi dibentuk. Dalam hal ini, PT Inalum menjadi induk dari holding tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir menyatakan pembentukan holding pertambangan yang mengalihkan saham milik pemerintah dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65 persen, PT Bukit Asam (PT BA) Tbk sebesar 65,02 persen, PT Timah Tbk sebesar 65 peren, kepada PT Inalum (Persero) berpotensi tidak bisa dikonsolidasikan.

Menurut dia, hal ini lantaran terkendala dengan saham istimewa pada anak usaha holding. Sebagaimana diketahui, setelah saham pemerintah dialihkan kepada induk holding, dalam hal ini Inalum, maka secara otomatis PT Timah, Antam dan PT BA menjadi anak perusahaan Inalum.

"Namun pemerintah tidak mengalihkan semua sahamnya dari anak holding, melainkan menyisakan sebagian kecil saham untuk mempertahankan statusnya sebagai perusahaan BUMN," kata dia.

‎Jika seperti ini, lanjut Inas, maka pemerintah telah bertindak tidak adil pada pemilik saham mayoritas. Sebab, sekecil apa pun saham pemerintah pada anak perusahaan holding (saham istimewa) akan mampu mengintervensi anak perusahaan tersebut.

"Ini tentu kesewenag-wenangan, misalkan satu persen saja saham pemerintah pada anak perusahaan holding, pemerintah bisa mengintervensi kebijakan pada anak perusahaan itu. Padahal disitu terdapat saham publik. Nah aturan itu mengacu ke mana, sebab dalam UU tidak ada," tandas Inas.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: