21 Kabupaten dan Kota Belum Punya Tim Pengendali Inflasi

Cek Kesiapan Pilkada Serentak 2018, Mendagri Sambangi Kantor Bawaslu — Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama ketua Bawaslu, Abhan (kiri) saat menyambangi kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/1). Menurut Tjahjo, pihaknya dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mendorong membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di 21 kabupaten dan kota, lantaran daerah tersebut yang belum memiliki TPID.

Dalam rapat TPI Pusat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan, masih ada 21 kabupaten kota yang belum membentuk TPID. Oleh karena itu, dia mendorong agar tim tersebut segera dibentuk agar inflasi di daerah dapat diredam.

"Sekarang tinggal 21 kabupaten kota yang belum membentuk TPID. Yang sudah kami minta kepada Dirjen kami untuk mendorong karena inflasi itu harus terakomodasi dan diredam di tingkat daerah," kata Tjahjo, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dia pun menargetkan dari 21 kabupaten dan kota tersebut, seluruhnya sudah membentuk TPID dalam waktu satu tahun ini.‎ Pada tingkat provinsi, saat ini seluruhnya sudah membentuk TPID. ‎

"Kami dorong terus karena awal kami sebagai Mendagri belum ada. Setiap tahun meningkat dan sekarang tinggal 21‎. Semua provinsi sudah, tinggal kabupaten kota," ujar dia.

‎Tjahjo mengungkapkan, 21 kabupaten dan kota yang belum membentuk TPID kebanyakan terletak di wilayah Indonesia Timur. Saat ini inflasi di daerah tersebut masih tinggi akibat terbatasnya infrastruktur penghubung wilayah.

"Mereka kadang masalah sinergitas, masalah inovasi masalah konektivitas yang harus dikembangkan. Itu kebanyakan wilayah timur. Misalnya Papua, karena geografis," ‎tutur dia.

Dengan terbentuknya TPID pada 541 kabupatan dan kota ‎di seluruh Indonesia, diharapkan dapat membuat inflasi lebih baik lagi dari tiga tahun belakangan ini. Lantaran tim tersebut bisa membuat mendeteksi pemicu inflasi, sehingga dapat ditangani lebih awal.

"Setelah mereka terlibat, paham bahwa masalah perizinan-perizinan dipangkas, masalah PTSP, daerah mulai mengembangkan berasnya. Kemudian masalah cabai, orang enggak tahu bahwa sumber inflasi tertinggi salah satunya cabai merah cabai rawit di samping beras," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Menko Darmin: Secara Nasional Arah Inflasi Turun Tiap Tahun

Sebelumnya, sejumlah Menteri Ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke Bank Indonesia (BI) pada Senin ini. Kehadiran para menteri tersebut untuk membahas pengendalian inflasi nasional.

"Ya itu rapat pembukaan lah 2018 dari tim pengendali inflasi pusat. Itu kan tim pengendali inflasi itu ada daerah, ada tingkat II, ada provinsi, pusat ada nasional," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung BI Jakarta, Senin 22 Januari 2018.

Darmin menjelaskan, pemerintah memiliki target inflasi yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target inflasi pemerintah sebelumnya 4 persen plus minus 1 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan 3,5 persen plus minus satu persen.

"Tadi itu kita yang pertama memang kita itu secara nasional selalu ada target inflasi nanti memunculkan di APBN juga biasanya dimunculkan. Dan target itu selalu antara sekian plus minus satu. Kalau tadinya sampai tahun lalu inflasi kita itu secara nasional kita targetkan 4 plus minus satu. Mulai tahun ini menjadi 3,5 plus minus satu. Mulai 2020, dia akan menjadi 3 plus minus satu," jelas Darmin.

Menurut Darmin, arah inflasi nasional menurun. Pemerintah berupaya menekan inflasi supaya Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Jadi kita melihat Indonesia sebetulnya secara umum arah inflasinya menurun dari tahun ke tahun. Dan kita ingin supaya inflasi kita juga tidak jauh dari negara-negara lain, negara-negara partner dagang," kata dia.

Namun begitu, Darmin belum bisa memaparkan secara detail hasil pertemuan kali ini. Pasalnya, pertemuan tersebut baru tahap awal.

"Jadi kita belum membahas secara detail urusan substansi," ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Namun, keduanya tak banyak berkomentar terkait pertemuan ini.