Cerita Lahan Mangkrak di Sebelah Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Interior Rumah DP 0 Rupiah — Warga melihat maket rumah susun dengan DP 0 Rupiah di Kantor Informasi Klapa Village, Jakarta, Senin (22/1). Bagi yang ingin memiliki program rumah pemprov, diharapkan menunggu pembangunan hingga 1,5 tahun ke depan. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - PD Pembangunan Sarana Jaya memastikan, lahan untuk proyek hunian tanpa uang muka atau down payment (DP) dalam Program Rumah DP 0 Rupiah bukan di atas lahan proyek mangkrak. Lokasi pembangunan rumah susun untuk proyek yang sudah dijanjikan oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada masa kampanye tersebut berada di sebelah proyek mangkrak.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menerangkan, perusahaan menguasai 2,9 hektare (ha) lahan di Pondok Kelapa.

Dari 2,9 ha tersebut, seluas 1,5 ha untuk proyek hunian yang hingga saat ini belum terbangun yakni Pondok Kelapa Village. Sisanya, 1,4 ha untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah. Artinya, lahan 1,4 ha untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah bukan di atas lahan mangkrak.

Yoory mengaku, lahan seluas 1,5 ha itu tak kunjung terbangun karena kondisi properti lesu kala itu. Dia menjelaskan, Pembangunan Sarana Jaya melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) berpartner dengan PT Reka Cipta Propertindo (RCP).

Namun, Reka Cipta Propertindo akhirnya mundur dari proyek tersebut.

"Itu lahan Sarana Jaya seluruhnya, mereka berkewajiban membangun, kondisi perekonomian dan bisnis properti yang sedang tidak baik menjadi alasan mereka belum bangun," ungkapnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dia mengatakan, dalam kerja sama tersebut, Pembangunan Sarana Jaya hanya berkewajiban menyediakan lahan. Rencananya, hunian yang akan dibangun sejak tahun 2013 tersebut memiliki dua menara (tower).

"Iya, dia menyediakan bangunan, bangun bareng-bareng, tapi proporsi dia lebih besar. Dia bertanggung jawab penjualan, pembangunan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Putus Kontrak

Saat ini, Pembangunan Sarana Jaya terus berkomunikasi dengan Gemilang Usaha Terbilang untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga, konsumen tak dirugikan lantaran proyek tak kunjung berdiri.

"Tapi bagaimana pun harus ada kejelasan, jangan menggantung seperti itu. Saya minta mereka segera kasih jawaban ke saya, mau bangun lanjut atau enggak. Kalau enggak saya putus. Tapi kan harus berdasarkan perjanjian kerja sama juga. Jangan berbalik jadi masalah hukum juga," paparnya.

"Kita lagi bicara terus bagaimana, kalau ada kepastian, kita berikan solusi terbaik. Yang pasti saya bisa katakan konsumen tidak akan dirugikan. Gitu aja," sambungnya.

Pada proyek Rumah DP 0 Rupiah, Pembangunan Sarana Jaya menggandeng Totalindo. Dia memastikan proyek tersebut terbangun sehingga masyarakat mendapat hunian yang layak.

"Totalindo itu KSO kita, partner kita, mereka 25 persen saya 75 persen," tutup dia.

3 dari 3 halaman

Sandiaga: Lahan Mangkrak Itu di Sebelah Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah susun DP 0 Rupiah. Beredar kabar, lahan rumah susun DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu adalah lahan mangkrak alias bermasalah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun membantah kabar tersebut. "Sekali lagi saya garis bawahi clean and clear. Saya ulangi, clean and clear (lahan tak bermasalah)," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (22/1/2018).

Meski begitu, Sandiaga mengakui ada lahan mangkrak tepat di samping proyek pembangunan rumah susun DP 0 rupiah yang sempat bekerja sama dengan PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Yang mangkrak itu adalah 1,5 hektare yang dikerjasamakan oleh Pembangunan Saran Jaya sebelumnya. Sebelum rumah DP 0 rupiah ini diluncurkan berada tepat di sebelahnya. Jadi tidak ada keraguan lagi soal lahan," ucapnya.

Terkait warga yang menjadi korban lantaran sudah membayar uang muka untuk apartemen yang kini mangkrak, Sandiaga mengatakan, Pemprov akan mencoba membantu dengan cara membeli kembali lahan mangkrak itu.

"Kita akan berikan opsi buy out kepada pengembang yang dikatakan lama sekali realisasikan pembangunannya dan sudah terima uang muka dari konsumen. Jadi itu kan merugikan sekali," ucapnya.