Serikat Pekerja Minta Menteri Rini Evaluasi Jumlah Direksi Garuda

Serikat Pekerja Garuda Indonesia Bersatu mengkritisi beberapa kebijakan direksi. Mereka meminta adanya pembenahan manajemen perusahaan secara besar-besaran.

Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan mengatakan, hal pertama yang dikritisi serikat pekerja adalah program efisiensi yang dilakukan perusahaan cenderung sangat sporadis.

Pekerja menilai, langkah pemotongan sangat mengganggu kegiatan operasional. "Kami serikat pekerja Garuda Indonesia bersatu yeng terdiri dari Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia dan asosiasi pilot Garuda sangat mendukung pembenahan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN pada Garuda Indonesia," kata Ahmad Irfan, di Jakarta, Selasa (21/1/2018).

Namun, dia mempertanyakan beberapa hal yang dinilai tidak tepat. Seperti pemborosan biaya organisasi. Ini terlihat dari jumlah direksi yang saat ini sebanyak sembilan orang dari sebelumnya hanya 6 orang.

Penambahan Direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi. "Penambahan direksi tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya," tutur Ahmad.

‎Presiden Asosiasi Pilot Garuda Bintang Hardiono mengungkapkan, keputusan direksi yang dinilai kurang tepat lainnya adalah penambahan armada yang tidak diikuti dengan kemampuan manajemen, untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.

Strategi bisnis ini membuat biaya operasional meningkat lebih tinggi ketimbang pendapatan. "Peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6 persen, sementara peningkatan biaya sebesar 12,6 persen," dia menuturkan.

‎Akibat beberapa kebijakan direksi, membuat penurunan kinerja operasional Garuda Indonesia, yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan.

"Paling signifikan terjadi pada bulan Desember pada masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra baik perusahaan," dia menandaskan.