Kementerian PUPR Bentuk Komisi Keselamatan Bangunan Gedung

Adapun tugas Komisi Keselamatan Bangunan Gedung, antara lain melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam investigasi bangunan gedung, serta inventarisasi pemantauan dan pertimbangan teknis.

Tugas Komite Keselamatan Konstruksi (KKK), yakni pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, dan rekomendasi kepada menteri.

Adapun penilai akhir bertugas menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar K4, menetapkan penyebab kegagalan bangunan, menetapkan tingkat keruntuhan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan gedung, dan lainnya.

"Keselamatan menjadi suatu yang penting dalam pembangunan pada saat pelaksanaan, pemeriksaan, mengecek kembali. Makanya dibentuk komite, sehingga inilah yang akan membantu kita supaya tidak ada lagi kejadian kecelakaan. Buat apa bikin regulasi kalau sama saja," papar Syarif.

Untuk diketahui, selain ambruknya balkon Tower II Gedung BEI dan beton LRT jurusan Kelapa Gading-Velodrome, proyek lain yang mengalami kecelakaan serupa terutama pada pemasangan beton atau girder yang sedang diselidiki Kementerian PUPR, antara lain, kasus robohnya girder di proyek Jembatan Overpass Caringin pada ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jawa Barat.

Selain itu, girder ambruk pada proyek Jembatan Overpass di ruas Tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, Jembatan Ciputrapinggan KM Bandung ruas Banjar-Pangandaran, Jawa Barat, serta Jembatan Overpass proyek tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah.

Saat ditanyakan mengenai kerugian kecelakaan proyek maupun bangunan tersebut, Syarif mengaku masih dalam proses identifikasi.

"Kita sedang identifikasi berapa kerugian. Tapi kalau satu balok atau girder jatuh Rp 300 juta. Yang terpenting adalah jangan sampai kecelakaan ini merenggut korban, kalau kerugian kan relatif," ujar dia.