Pengusaha Desak Pemerintah Bangun Infrastruktur di Mandalika

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah mencanangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun sampai saat ini realisasi masuknya investasi ke wilayah tersebut dinilai masih belum optimal.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Kamrussamad mengatakan, salah satu faktor adalah kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan dan jaminan pasokan listrik serta kesiapan sarana sistem transportasi laut, udara dan darat yang masih harus dioptimalkan.

Dia mengakui jika berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi NTB 2017 memang diatas Pertumbuhan nasional 13,60 persen jika tanpa biji logam 6,03 persen. Dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada industri pengolahan sebesar 73,12 persen.

Pertumbuhan tertinggi pada Lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,99 persen. "Pertumbuhan ini harusnya dimanfaatkan sehingga bisa.optimal dalam membangun NTB," katanya.

Menurutnya, bila tidak dioptimalkan maka akan berimbas kepada tenaga kerja. Pertumbuhan yang cukup baik masih harus dioptimalkan agar bisa menyerap tenaga kerja secara optimal.

"Karena tenaga yang bekerja tidak penuh terlihat 17,27 persen setengah Pengangguran dan 19,66 bekerja paruh waktu," dia menegaskan.

Dia pun berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur, melakukan pelebaran jalan nasional dari Kota Mataram ke Senggigi dan membangun pusat industri pengolahan seperti gula aren.

Tonton Video Pilihan Ini:

2 dari 2 halaman

Pemerintah Tawari Qatar Investasi di Mandalika

Pemerintah segera menindaklanjuti kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani pada Rabu 18 Oktober 2017. Rencananya, pemerintah akan menawarkan sejumlah peluang investasi hingga rencana pembelian Liquefied Natural Gas (LNG) dari negara tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, usai menghadiri rapat internal guna membahas tindak lanjut kunjungan kenegaraan Emir Qatar di Istana Merdeka, hari ini.

"Mengenai Qatar, Presiden tadi sudah memberikan perintah supaya menindaklanjuti kedatangan Emir Qatar kemarin. Minggu ini kami akan merapatkan, kemudian akan menawarkan beberapa proyek ke sana," ujar dia di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Menurut dia, salah satu proyek infrastruktur yang akan ditawarkan kepada Qatar yaitu proyek pengembangan destinasi wisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Banyak proyek yang bisa digarap di kawasan ini, mulai dari pengembangan bandara hingga pembangunan resort dan hotel.

"Mandalika prosesnya bagus. Itu satu proyek sekaligus dengan terminal (bandara), karena Emir-nya bilang sama presiden mereka ingin segera masuk ke Indonesia dan ini saya kira satu hal yang sangat bagus. ‎Jadi nanti mulai terminalnya, perpanjangan lapangan terbangnya, sekarang kan 2.600 meter di Lombok, itu mau dibikin sampai 3.000-an meter. Sehingga bisa ‎nanti 380 (Airbus A380) mendarat di sana. Kemudian termasuk resort, itu nanti resort halal di daerah situ," jelas dia.‎

Luhut menyatakan, dirinya belum bisa memastikan berapa besar potensi investasi yang bisa digarap oleh investor Qatar di Indonesia. Namun, dirinya berharap investasi asal negara tersebut bisa segera masuk ke Indonesia.

"Saya belum tahu angkanya. Tapi saya kira akan banyak karena Emir Qatar ini kan berpikirnya di sana sudah seperti barat. Jadi mereka sepanjang konsultanya dari asing mereka akan masuk," kata dia.

Sementara soal pembelian LNG dari Qatar, Luhut menyatakan hal tersebut akan menekan harga gas di dalam negeri, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara. Menurut dia, memasok gas dari negara tersebut akan lebih murah dibanding membawa gas dari wiayah timur ke barat Indonesia.

"Sudah difinalisasikan oleh ESDM mengenai gas, LNG. Y‎ang akan dibeli dari Qatar yang harganya memang sampai di ujung, listrik itu untuk Sumatera Utara karena jarak lebih dekat, itu US$ 7,16 per MMBTu‎. Sekarang Pak Arcandra sudah menyelesaikan. Saya kira hampir final. Kalau itu jadi saya untuk Indonesia timur cost-nya lebih murah daripada kita membawa dari Indonesia timur, dan itu juga jadi model kepada orang lain untuk efisiensi karena cost-nya jadi kira-kira US$ 7 per MMBTu," tandas dia.