Pengetatan Impor Tembakau Berpotensi Pangkas Penerimaan Negara

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta mengkaji kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 (Permendag 84 Tahun 2017) tentang Ketentuan Impor Tembakau ditinjau ulang. Aturan tersebut dinilai berpotensi mengancam penerimaan negara.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo, menyatakan pajak dari industri rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok sebesar Rp 148,23 triliun. Jumlah ini setara dengan 95,4 persen dari total target penerimaan cukai sebesar Rp 155,40 triliun.

"Dengan pembatasan impor tembakau, industri rokok bisa hancur. Rokok itu sumber pemasukan terbesar ketiga bagi negara dan ini juga untuk anggaran pembangunan negara," kata Bambang di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Dampak dari pengetatan impor tembakau, menurut Bambang, memang sangat besar. Aturan ini berpotensi menurunkan produksi industri hasil tembakau di dalam negeri, karena pembatasan justru dilakukan kepada tiga jenis tembakau utama yang menjadi bahan baku rokok yaitu Virginia, Burley, dan Oriental.

Padahal, produksi tembakau Virginia dan Burley oleh petani lokal masih sangat minim. Bahkan, tembakau Oriental sama sekali belum diproduksi di Indonesia.

Oleh karenanya, kebijakan pengetatan impor harus berpatokan dengan kondisi di lapangan. Saat ini, Indonesia masih kekurangan tembakau 40 persen untuk kebutuhan nasional.

"Pabrik rokok harus hidup terus karena itu pasokan tembakau mesti tercukupi. Sebagian besar kekurangan tembakau memang harus diisi dari impor," dia menjelaskan.

Pembatasan impor yang berimbas terhadap penurunan produksi tembakau di Indonesia akan berdampak terhadap nasib banyak pihak. Di antara mereka yang paling terpukul adalah para petani tembakau, buruh linting, hingga pedagang.

"Dari 56 juta usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 20 persennya adalah penjual rokok. Kalau pasokan tembakau berkurang akan terjadi kekurangan pasokan dan kelebihan permintaan, sehingga harga jual semakin tinggi," tegas politikus dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau. Sejumlah pihak menilai aturan tersebut tak tepat. Salah satunya terkait pembatasan impor tembakau jenis Virginia, Burley, dan Oriental.

Hingga kini belum jelas, apakah pemerintah akan merevisi atau mencabut peraturan tersebut.

Di saat yang sama, DPR juga kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Padahal, pembahasan undang-undang tersebut sempat dihentikan.

Petani juga menilai impor tembakau masih dibutuhkan. Ketua Umum Komunitas Kretek Adityo Purnomo, menegaskan ketersediaan tembakau Virginia di lapangan masih sedikit, sehingga perlu dilakukan impor untuk menutupi defisit. Selama ini tembakau Virginia lebih banyak digunakan untuk jenis rokok mild.

"Impor bisa diminimalisir, tetapi sebelum itu terjadi atau kebutuhan akan tembakau Virginia tercukupi, pembatasan impor belum bisa dilakukan," kata Adityo.