Gubernur BI: Tahun Politik Tak Ganggu Sistem Keuangan Indonesia

Gubernur BI, Agus Martowardojo — Agus Martowardojo

Liputan6.com, Gorontalo - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo memprediksi dinamika pada tahun politik tidak akan menganggu sistem keuangan Indonesia. Alasannya, selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah banyak belajar tentang demokrasi dan hal itupun turut dicermati oleh BI.

Mantan Menteri Keuangan itu menilai, meskipun Indonesia setiap tahunnya memiliki agenda politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres). Namun sejauh ini kegiatan ekonomi dan keuangan Indonesia tetap terjaga.

“Kita (BI) mengikuti pada pilres yang lalu maupun pilkada. Walaupun terjadi kehangatan dari sisi politik, tapi sistem keuangan terjaga dengan baik. Dan kami menyakini ke depan hal itu juga akan terjadi “ urai Agus di Gorontalo, Senin (29/01/2018).

Adapun kemungkinan terjadinya gejolak sehubungan dengan dinamika politik, Agus Martowardojo menilai hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi sistem keuangan indonesia.

Dirinya bahkan mengungkapkan, pada pekan lalu telah menyelesaikan pertemuan tiga bulan bersama dengan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpan (LPS). Dalam pertemuan itu dilakukan kajian kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan indonesia.

"Kita simpulkan, kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan berjalan normal dan baik. Dan itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tidak pada 2017 di kisaran 5,1 persen “ kata Agus.

Lebih jauh dia mengatakan, dari sisi inflasi dalam tiga tahun terakhir, bergerak sesuai dengan targetnya. Bahkan jika ditinjau dari komponennya, inflasi seperti gejolak harga pangan selama 14 tahun terakhir mencatat angka terendah, yaitu 0,71 persen.

“Kita juga lihat stabilitas rupiah terjaga, cadangan devisa terus meningkat, terus dana yang masuk ke Indonesia juga meningkat. Pada 2017 mencapai Rp 138 triliun atau lebih tinggi dibanding 2016 yang mencapai Rp 126 triliun,“ beber Agus.

Agus Martowardojo mengaku, Indonesia juga mengantongi peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat dunia, sehingga menunjukan investasi Indonesia dalam kondisi baik. Kondisi ekonomi yang terus membaik diharapkan menjadi peluang bagi Indonesia untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Presiden Jokowi Belum Ajukan Nama Calon Gubernur BI

Kenakan Jas Hitam, Jokowi Resmikan Hasil Renovasi Istora Senayan — Presiden Jokowi (tengah) foto bersama sejumlah atlet dan menteri usai meresmikan hasil renovasi Istora Senayan, Jakarta, Selasa (23/1). Istora Senayan akan menjadi salah satu arena Asean Games 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengusulkan nama yang akan diajukan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru kepada DPR. Hal ini menyusul akan berakhirnya masa jabatan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI pada Mei 2018.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pengusulan nama pengganti Gubernur BI akan dilakukan pada minggu ketiga Februari. Masih ada waktu beberapa minggu bagi Presiden Jokowi untuk memilih nama yang akan diusulkan ke DPR.

"Pengusulan ke DPR, setahu saya pertengahan Februari. Jadi kita masih punya cukup waktulah sampai dengan pertengahan (Februari). Minggu ketiga Februari kalau tidak salah diusulkan ke DPR. Jadi memang belum waktunya," ujar dia di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Sementara untuk satu jabatan Deputi[ Gubernur BI‎ ]( 3239677 "")yang juga akan habis masa jabatannya pada April 2018, Pratikno menyatakan Presiden telah mengajukan tiga nama ke DPR. Surat pengajuan nama tersebut sudah dikirimkan ke DPR dua pekan lalu.

"Sudah diajukan, ada tiga nama yang diajukan Presiden kepada DPR. Jadi surat itu sudah masuk ke DPR, mungkin sekitar dua minggu lalu sudah diajukan ke DPR. Jadi sekarang proses pengisian satu Deputi Gubernur BI yang kosong itu ada di DPR. Sedangkan untuk mengusulan calon Gubernur BI memang belum diusulkan oleh Presiden ke DPR karena memang waktunya masih cukup," tandas dia.