Pemerintah Bangun 6 Ruas Jalan Perbatasan Kalimantan Tahun Ini

Jalan Perbatasan Kalimantan (Foto: Dokumentasi Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XII-Balikpapan, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Zeni TNI AD menandatangani enam paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 132 kilometer (km) tahun ini. Nilai proyek jalan tersebut sebesar Rp 330,72 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan merupakan salah satu prioritas Kementerian PUPR mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dijelaskan Arie, masyarakat di jalan perbatasan Kalimantan sudah sangat menunggu pembangunan jalan tersebut karena akan mempercepat pertumbuhan di setiap sektor yang ada.

"Kerjakan dengan bagus, sesuai dengan spesifikasi, volume dan mutu kerja. Hari ini telah dicanangkan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi, betul-betul dicek desainnya hingga metode pelaksanaannya,” kata Arie Setiadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/1/2018).

Dia menjelaskan, dua ruas jalan yang ditandatangani kontraknya ada di Provinsi Kaltim, yakni ruas jalan perbatasan Kalimantan Barat - Tiong Ohang (Zeni) 1 sepanjang 15 km, ruas Long Pahangai - Long Boh (Zeni) 2 sepanjang 20 km. Total nilai kontrak sebesar Rp 87,45 miliar.

Sementara itu, pembangunan empat ruas jalan perbatasan di Kaltara yang ditandatangani kontraknya adalah ruas Long Nawang - Long Pujungan (Buka Hutan) 1 sepanjang 30 km, Long Nawang - Long Pujungan (Buka Hutan) 2 sepanjang 30 km, Long Pujungan – Long Kemuat - Langap (Buka Hutan) 3 sepanjang 20 km dan Long Pujungan – Long Kemuat - Langap (Buka Hutan) 4 sepanjang 17 km. Total nilai kontrak keempat ruas tersebut Rp 243,27 miliar.

"Kementerian PUPR menargetkan jalan perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.921 km dapat tembus seluruhnya pada 2019," Arie menerangkan.

Progres pembangunan jalan perbatasan Kalimantan hingga 2017, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 850 km sudah tembus 742,41 km, Kalimantan Timur sepanjang 244 km sudah tembus 167,07 km, dan Kalimantan Utara sepanjang 827 km sudah tembus 673 km.

"Kondisi jalan perbatasan yang sudah tembus tidak seluruhnya beraspal, tapi masih ada dalam bentuk perkerasan tanah yang secara bertahap akan ditingkatkan kualitasnya," tutur Arie.

Saksikan Vidio Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Target Tuntas 2019, Pembangunan Trans Papua Tinggal 171 Km

Kementerian PUPR juga menargetkan jalan Trans Papua sepanjang 4.330 Kilometer (km) akan tersambung seluruhnya pada 2019. Saat ini, jalan yang belum tembus tersisa sepanjang 171,7 km.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, meski tidak seluruhnya beraspal, dihubungkannya jalan di Provinsi Papua Barat dan Papua, terutama di daerah pegunungan Papua akan membuka keterisolasian dan menurunkan harga barang-barang maupun kebutuhan pokok.

“Pembangunan jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan 2019 bisa tersambung seluruhnya,” kata Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Proyek infrastruktur jalan Trans Papua untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun dari pinggiran untuk pemerataan dan keadilan pembangunan.

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pembangunan jalan dan jembatan di Papua tidak dilakukan berdasarkan tingkat kelayakan finansial jalan, tetapi dalam konteks menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan jalan Trans Papua akan terus dipercepat. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya dua kontrak pekerjaan konstruksi dan dua pekerjaan pengawasan senilai Rp 199,48 miliar.

“Seluruh pekerjaan Trans Papua ini merupakan paket multiyears contract 2017-2018,” Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) XVIII Jayapura, Osman Harianto Marbun menambahkan.