Presiden Minta 4 Bandara Ini Dikelola Swasta

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mendarat di Bandara Silangit, Sumatera Utara. (Kemenko Kemaritiman)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar peran swasta terus ditingkatkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satunya di sektor transportasi.

Jokowi ingin bandara-bandara yang memiliki potensi bagus bisa serahkan ke swasta untuk dikelola dan dikembangkan.

"Pak Presiden bilang, berikan saja itu Bandara Silangit, Soekarno-Hatta, Bangka Belitung, Labuan Bajo, kasih privatiasi swasta saja, siapa yang masuk asal perhitungan jelas," kata Luhut di Kementerian Perhubungan, Kamis (1/2/2018).

Menurutnya, empat bandara tersebut sudah memiliki potensi penumpang yang menjanjikan. Ini karena bandara-bandara itu menjadi pintu gerbang wisata yang ada di sekitarnya.

Sebenarnya saat ini Kemenhub bersama PT Angkasa Pura II (Persero) tengah menyeleksi investor untuk pengembangan dan pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu, Medan.

Langkah ini diharapkan bisa diikuti di bandara-bandara lainnya.

Luhut mencontohkan, banyak negara yang sudah menerapkan pola yang sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Sebut saja Pakistan yang bandar udaranya dibangun dan dikelola oleh China.

"Jadi sekarang itu kita harus siapkan paket-paket investasinya untuk kita tawarkan ke swasta. Karena banyak yang minat ingin investasi di Indonesia, tapi giliran mereka ke sini, kita belum detail," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

AP II Dipercaya Kelola 7 Bandara Baru di 2018

Bandara Soekarno-Hatta Peringkat 7 Dunia dan No. 2 Asia Pasifik — Nama bandara kebanggan Indonesia Soekarno Hatta kembali mendapatkan pengakuan dunia.

Setelah selesai dengan pemberian hak Pengelolaan Bandara Banyuwangi, kini Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan memberikan hak pengelolaan di tujuh Bandara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara kepada Angkasa Pura II (AP II).

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 15 Januari 2018 terkait dengan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Aset Bandara UPBU NON BLU dan Kerja Sama Operasi (KSO) Aset UPBU BLU.

Proposal tujuh rencana kerja sama (KSO dan KSP) yang diajukan oleh PT AP II harus dituntaskan dalam waktu dua bulan dari sekarang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, tujuan kerja sama ini agar bandara yang dikerjasamakan bisa berkembang dengan baik dan pelayanan kepada penumpang juga turut meningkat.

Selain itu, dana pengembangan bandara yang selama ini berasal dari APBN dapat disalurkan ke sektor yang lebih membutuhkan seperti bandara-bandara terdalam – terluar - terpencil, angkutan perintis, dan sebagainya.

“Dengan demikian, kita mendapat beberapa manfaat. Di antaranya dapat menghemat pengeluaran dari sumber APBN. Selain itu pelimpahan operasional kepada operator bandara dalam hal ini PT Angkasa Pura II dapat memberikan dampak yang baik bagi pelayanan kepada pengguna jasa bandara seperti penumpang, maskapai, tenant di terminal, dan sebagainya,“ ujar Budi Karya dalam keterangannya, Rabu (17/1/2018).

Adapun tujuh Bandara UPBU yang akan dikerjasamakan terdiri dari tiga bandara dengan pola kerja sama pemanfaatan (KSP) dan empat bandara dengan pola kerja sama operasi (KSO).

Tiga Bandara KSP adalah Bandar Udara Maimun Saleh - Sabang, Bandar Udara FL Tobing - Sibolga, dan Bandar Udara Tjilik Riwut – Palangkaraya.

Adapun empat Bandara KSO adalah : Bandar Udara Fatmawati – Bengkulu, Bandar Udara Radin Inten II –Lampung, Bandar Udara HAS Hanandjoeddin – Belitung, dan Bandar Udara Sentani – Jayapura.