Profil Aom Juang Wibowo, Bos PT SBL Tersangka Penipuan Umrah

Kasus penipuan jamaah umrah terjadi lagi. Mengawali 2018, PT SBL mendapat surat teguran dari Kementerian Agama (Kemenag) karena 3.000 calon jamaah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci dengan nilai kerugian sekitar Rp 57 miliar.

"Benar surat teguran untuk SBL sudah disampaikan minggu ini (pekan lalu)," kata Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Mulyo Widodo saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta pada 8 Januari 2018.

Widodo mengungkapkan, Kemenag melayangkan surat teguran karena melihat ada pelanggaran yang dilakukan SBL lantaran menelantarkan sekitar 3.000 jemaah umrah. Hal ini pun sudah dikonfirmasi Kemenag terhadap manajemen SBL yang berbasis di Bandung, Jawa Barat.

"Itu dari pengakuan mereka pun sekitar 3.000 jamaah belum berangkat. Nilai kerugiannya diasumsikan 3.000 jemaah kali Rp 19 juta (biaya umrah)," ujarnya.

Jika dihitung dengan asumsi tersebut, maka nilai kerugian atas penelantaran jemaah umrah SBL sekitar Rp 57 miliar. Menurut Widodo, kasus penelantaran jemaah umrah SBL terjadi karena buruknya proses pengelolaan atau manajemen keuangan perusahaan.

SBL diakuinya, menawarkan paket promo umrah di bawah Rp 20 juta per calon jemaah, dan berakhir dengan kegagalan.

"Paket promo menurut mereka, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ada kegagalan di situ dan di manajemen keuangan. Harga Rp 18-19 juta per jemaah untuk ukuran pemberangkatan bisa dilaksanakan, tapi kenyataannya memang si penyelenggara umrah tidak ada profit. Melihatnya harus jernih juga," jelas Widodo.

Manajemen SBL, kata Widodo, dalam pertemuan di Bandung antara Kemenag, dan Satgas Waspada Investasi baru-baru ini, menjanjikan pemberangkatan bagi 3.000 jemaah pada akhir Januari ini.

"Kami sudah panggil dan mereka bersedia menyelesaikan pemberangkatan 3.000 jemaah pada akhir Januari ini. Kami juga sudah berkomunikasi dengan akuntan publik untuk melihat kondisi keuangan mereka," dia menerangkan.

Jika tidak direalisasikan, tegasnya, Kemenag akan mengenakan sanksi kepada SBL. Paling berat ancamannya adalah pencabutan izin operasional sehingga perusahaan tidak bisa menyelenggarakan umrah maupun haji lagi, seperti yang sudah dilakukan pada First Travel dan Hannien Tour.

"Kami harapkan SBL dapat menjalankan komitmennya akhir Januari sudah tuntas (pemberangkatan jamaah). Kalau tidak, sanksinya bisa kami cabut, tidak bisa menyelenggarakan kegiatan umrah maupun haji lagi," ujar Widodo.

PT SBL gagal memberangkatkan puluhan ribu pendaftar yang telah membayarkan paket paket umrah dan haji murah di perusahaan tersebut. Polisi pun telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penipuan ini, yakni H Aom Juang Wibowo selaku direksi dan stafnya, Ery Ramdani.

Dari kasus ini, Satgas Waspada Investasi bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa model bisnis yang digarap oleh SBL mirip dengan kasus penipuan oleh First Travel yang sebelumnya sudah ditutup.

"Ada kemiripan dengan First Travel, seperti biaya umrah murah, bonus pada para agen, bisa dicicil," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing kepada Liputan6.com, Jumat ini. 

Dia menjelaskan dalam kasus First travel dan SBL ini inti permaslahan terjadi akibat miss management keuangan, karena mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo.

"Mereka mengharapkan peserta baru untuk menutup biaya peserta yang sudah berangkat. Ini juga sama dengan istilah gali lubang tutup lubang," tambah dia.

Tahun 2017, Tongam mengaku sudah memanggil manajemen PT SBL untuk diberikan peringatan dan diminta memperbaiki sistem pemasarannya. Saat itu biro travel umrah yang dimiliki oleh Aom Juang Wibowo tersebut sudah diminta agar segera memberangkatkan jemaahnya.

Seiring berjalannya waktu, kenyataannya PT SBL tidak segera melakukan apa yang sudah diminta oleh Satgas Waspada Investasi tersebut. Alhasil, kasus ini sudah masuk di ranah Kepolisian.

Dengan demikian kewenangan sudah tak lagi di Satgas Waspada Investasi. "Ini ada kemiripan dengan kasus First Travel," tegas dia.