Aturan Diteken Sri Mulyani, DJP Bisa Intip Data Kartu Kredit

Cara penyampaiannya online dan data bersumber dari Billing Statement. Penyampaian data dan informasi kartu kredit nasabah ke Ditjen Pajak pertama kali paling lambat 31 Mei 2016. Jadwal penyampaian dilakukan secara berkala, yaitu bulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya).

"PMK 228 itu pengganti PMK 16/2013 jo PMK 39/2016, jadi materi terkait wajib lapor kartu kredit di PMK 228 masih sama dengan PMK 39, termasuk penyampaian pertama kali 31 Mei 2016," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama kepada Liputan6.com.

Menurutnya, data tagihan kartu kredit nasabah yang disampaikan perbankan kepada Ditjen Pajak dapat digunakan untuk melihat kepatuhan seseorang dalam pelaporan penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

"Sama seperti informasi saldo rekening, data tagihan kartu kredit dapat digunakan untuk melihat profil penghasilan wajib pajak atau dinilai kepatuhannya dalam melaporkan penghasilan di SPT Tahunannya," Hestu Yoga menerangkan.

Namun demikian, diakui Hestu Yoga, Ditjen Pajak akan menetapkan batasan atau threshold tagihan kartu kredit nasabah yang wajib dilaporkan perbankan.

"Sama seperti saldo rekening, data kartu kredit kita berikan threshold yang nantinya supaya lebih tepat sasaran dan tidak membebani perbankan maupun Ditjen Pajak sendiri," paparnya.

Dalam beleid PMK 228, ada 23 bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit yang wajib lapor ke Ditjen Pajak, yakni: Pan Indonesia Bank, Ltd.Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank MNC Internasional, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Adapula PT Bank Mega Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT BNI Syariah, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Sinarmas, PT Bank UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, The Hongkong & Shanghai Banking Corp (HSBC), PT Bank QNB Indonesia, Citibank N.A, dan PT AEON Credit Services.

Data transaksi nasabah kartu kredit yang wajib diserahkan ke Ditjen Pajak harus memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu.

selain itu, juga harus dicantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

Seperti diberitakan sebelumnya, PMK Nomor 39/2016 yang memuat wajib lapor data kartu kredit nasabah pernah tertunda dua kali. Pertama karena ada program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berakhir pada Juli 2016-Maret 2017. Sementara kedua kalinya ditunda usai tax amnesty berakhir dengan alasan akan fokus pada pengumpulan data harta dalam rangka implementasi Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.