Pengamat: DJP Intip Kartu Kredit Perlu Sistem yang Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan, aturan wajib lapor data kartu kredit tak perlu aturan khusus. Lantaran data kartu kredit bukan termasuk klarifikasi rahasia menurut undang-undang perbankan dan perpajakan.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/2/2018).

"Data kartu kredit (KK) bukan termasuk klasifikasi rahasia menurut undang-undang perbankan dan perpajakan, sehingga untuk mendapatkannya tak perlu izin atau aturan khusus. Hal ini pun bukan sesuatu yang baru dan pernah direncanakan sebelumnya. Bahkan menurut Pasal 35A UU KUP, setiap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib menyerahkan data kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak," jelas dia.

Kemudian, data tersebut bukan termasuk data yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan.

"Jenis data ini juga tidak termasuk dalam data dan informasi yang diatur menurut Perppu 1/2017 atau UU Nomor 9/2017, sehingga tidak perlu mengikuti aturan di UU, termasuk tentang ambang batas (threshold) yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak," ungkapnya.

Meski begitu, dia mengatakan, data transaksi kartu kredit merupakan data untuk mengetahui profil penghasilan wajib pajak berdasarkan pendekatan konsumsi. Profil tersebut dapat menjadi salah satu sarana meningkatkan basis pajak dan kepatuhan pajak.

"Untuk itu, lebih tepat jika ambang batas tidak didasarkan pada jumlah tagihan dalam setahun yang dapat fluktuatif, tetapi didasarkan pada limit tertentu pada KK. Kami mengusulkan seluruh KK dengan limit Rp 100 juta ke atas wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak. Batas yang terlalu tinggi justru dikhawatirkan tidak optimal bagi tujuan intensifikasi dan ekstensifikasi," jelas dia.

Dia juga bilang, mencermati situasi dan kondisi perekonomian. Selain itu, juga perhatikan waktu pemberlakuan ketentuan pemanfaatan data kartu kredit diperhitungkan.

"Sebaiknya didahului dengan pembuatan sistem,SOP,tata cara pemanfaatan yang jelas, mudah, dan akuntabel. Pelaksanaan yang terburu-buru dan tanpa persiapan akan mengundang kekhawatiran yang tidak perlu," ujar dia.

"Persepsi dan kekhawatiran yang muncul harus diantisipasi karena dapat memicu penurunan penggunaan KK dan pada gilirannya dapat merugikan perekonomian nasional," tambah dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: