BNI Jadi Penampung Dana BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Pedalaman

Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda Rp1 Miliar — Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bekerja sama untuk menggenjot kepesertaan di wilayah pedalaman.

Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan mengadopsi sistem keagenan BNI dengan memberdayakan masyarakat sebagai perpanjangan tangan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Pada akhirnya, BNI akan menjadi penampung dana BPJS Ketenagakerjaan atau BPJSTK terutama di wilayah remote area atau pedalaman.

Selain dapat meningkatkan cakupan kepesertaan tenaga kerja di wilayah pedalaman, Program Perisai diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).

Senior Executive Vice President Information Technology and Digital Banking BNI Dadang Setiabudi menuturkan, setiap agen Perisai diperlengkapi dengan rekening BNI yang dapat digunakan untuk bertransaksi saat melayani masyarakat yang ingin mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran melalui sistem ini.

“Dengan agen Perisai yang tersebar di seluruh Indonesia, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat disalurkan lebih kebanyakan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, BNI sendiri memberikan dukungan dengan menjadi mitra pembayaran Agen Perisai," jelas dia, Selasa (6/2/2018).

Kerjasama ini sebagai bentuk upaya mengakselerasi perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program ini berjalan dengan sistem aplikasi digital berbasis internet yang dioperasikan melalui telepon seluler yang dihubungkan dengan sistem pembayaran yang dikembangkan BNI.

“Agen Perisai ini yang memiliki fungsi sosialiasi, edukasi, dan akuisisi yang dapat didukung penuh BNI,” ungkap Dadang.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, Perisai merupakan cara dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan.

Dalam program ini, BPJS Ketenagakerjaan membuat sistem keagenan yang ditargetkan untuk menjaring pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).

Target lainnya adalah para pengusaha dan karyawan yang bekerja di sektor Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2 dari 2 halaman

Strategi BPJS Hadapi Tantangan Ekonomi Digital

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan 125 penyelenggara jaminan sosial yang tergabung dalam International Social Security Association (ISSA) dari 30 negara‎ hadiri seminar internasional. Hal ini untuk membahas cara beradaptasi di tengah perkembangan perekonomian global.

Direktur Utama ‎BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah dari Seminar internasional yang digelar oleh ISSA ini bertempat di The Mulia Hotel, Nusa Dua, Bali pada selasa (6/2/2018).

"Kami menyelenggarakan seminar internasional bekerja sama dengan ISSA beranggotakan 330 institusi dari 30 negara," kata Agus, saat membuka Seminar di Nusa Dua, Bali.

Agus menuturkan, kegiatan ini merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh agar badan penyelenggara jaminan sosial dapat beradaptasi terhadap perkembangan perekonomian global.

Ini merupakan salah satu seminar terbesar yang dicanangkan ISSA, mengumpulkan praktisi-praktisi jaminan sosial untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, agar bisa menghasilkan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan praktisi jaminan sosial.

Agus mengungkapkan, saat ini ekonomi bergerak secara digital. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan bisa bekerja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.

Kondisi ini dikatakan gangguan, karena mengubah tatanan perekonomian konvensional yang selama ini berjalan. Namun, kondisi ini tentunya bukan hal yang buruk, justru memberikan tantangan tersendiri, salah satunya dari sisi jaminan sosial.

"Semua bisa dilakukan dalam genggaman, baik itu pekerja maupun pasar sasarannya. Semua menjadi semakin tidak terlihat, dan dari sisi jaminan sosial tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri," ucap Agus.

Seminar internasional ini dihadiri sebanyak 125 pemerhati jaminan sosial dari 30 negara bersama dengan 350 orang praktisi dan pemerhati atau penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Seminar ini dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan President of ISSA Joachim Breuer.

‎"Semoga dengan terlaksananya seminar internasional ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang membantu para pemangku kepentingan jaminan sosial di seluruh dunia dalam menentukan langkah ataupun kebijakan ke depan," ujar Agus.

BNI
Perusahaan
BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik.
Lihat Selengkapnya
BNI
BPJS Ketenagakerjaan
Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lihat Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan