Pertama di RI, Pakai Mesin Ini Bisa Urus Izin Usaha sampai KTP

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan, Bali secara resmi meluncurkan Taman Serasi. Taman Serasi merupakan pelayanan publik terintegrasi digital pertama di Indonesia.

Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan, Taman Serasi adalah layanan satu pintu yang bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mempermudah mendapatkan administrasi kependudukan. Layanan yang tersedia berupa perizinan dan non-perizinan.

Layanan perizinan yaitu surat keterangan usaha dan surat izin usaha mikro. Sementara layanan non-perizinan yakni surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan kematian, surat pindah antar kecamatan, perekaman, perubahan, dan pencetakan KTP serta perubahan data, dan cetak KK.

“Program ini berawal dari kompetisi inovasi antar kecamatan (Intan). Kecamatan Kerambitan berhasil menjuari kompetisi tersebut dengan program Taman Serasi ini. Program ini adalah yang pertama dan murni dari hasil pemikiran masyarakat Tabanan, Bali sendiri," ujar Eka dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Eka‎ mengungkapkan, Taman Serasi merupakan adaptasi sistem kerja perbankan. Masyarakat bisa mengurus perizinan di taman ini melalui mesin yang telah tersedia.

"Jadi Taman Serasi itu bukan taman untuk rekreasi. Taman Serasi itu adalah sebuah mesin anjungan mandiri. Prinsip kerjanya seperti ATM Bank, jadi kita melakukan transaksi secara mandiri dengan mesin," kata dia.

Masyarakat tinggal memasukkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan yang inginkan ke dalam mesin layaknya transaksi di ATM. Kemudian, sistem akan memproses permintaan. Setelah selesai, cukup tekan tombol print maka dokumen tersebut akan segera tercetak.

"Jika tidak mau antre, maka masyarakat juga bisa mengaksesnya melalui aplikasi. Program ini menjadi pelopor pelayanan publik satu pintu pertama yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi di ponsel pintar," lanjut dia.

Eka yakin jika program ini bisa mempersingkat biroksasi pelayanan dan mencegah terjadinya pungutan liar. “Saya optimis program Taman Serasi ini bisa semakin berkembang, karena dengan sistem digital dapat mempercepat birokrasi dan mencegah pungutan liar. Hal seperti ini jelas sangat membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan publik," ungkap dia.

Dia juga berharap bahwa program ini bisa segera diduplikasi oleh kecamatan lainnya di Tabanan.

“Ini program yang sangat berpotensi menjadi role model program pelayanan nasional karena sifatnya yang efektif dan efisien. Saya berharap program ini segera diluncurkan juga di kecamatan lain, terutama di wilayah yang penduduknya banyak sepeti Kecamatan Tabanan Bali, Kediri dan Marga," tandas dia.

Bandara Tutup, Pariwisata Bali Merugi Rp 45 Miliar

2 dari 2 halaman

Realisasi Investasi Tembus Rp 692,8 Triliun pada 2017

Ilustrasi Investasi Asing (Times Higher Education)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang 2017 menembus angka Rp 692,8 triliun. Capaian ini melampaui target investasi yang sebesar Rp 678,8 triliun.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan capaian realisasi investasi tersebut memberikan harapan dan optimisme untuk dapat mencapai target realisasi investasi pada 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 765,0 triliun.

"Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA dan PMDN, di berbagai kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, pada 30 Januari 2018.

Dari realisasi investasi sebesar Rp 692,8 triliun, berdasarkan lima besar lokasi proyek antara lain DKI Jakarta sebesar Rp 108,6 triliun, (15,7 persen); Jawa Barat sebesar Rp 107,1 triliun, (15,5 persen); Jawa Timur sebesar Rp 66,0 triliun (9,5 persen); Banten sebesar Rp 55,8 triliun (8,1 persen); dan Jawa Tengah sebesar Rp 51,5 triliun (7,4 persen).

Berdasarkan sektor usaha, 5 besar realisasi investasi adalah: Listrik, Gas dan Air sebesar Rp 82,1 triliun (11,8 persen; Pertambangan sebesar Rp 79,1 triliun (11,4 persen); lndustri Makanan sebesar Rp 64,8 triliun (9,4 persen), lndustri Logam, Mesin, dan Elektronik sebesar Rp 64,3 triliun (9,3 persen), dan Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp 59,8 triliun (8,6 persen).

Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan 5 besar asal negara adalah Singapura sebesar US$ 8,4 miliar (26,2 persen); Jepang sebesar US$ 5,0 miliar (15,5 persen); China sebesar US$ 3,4 miliar, (10,4 persen); Hong Kong sebesar US$ 2,1 miliar, (6,6 persen); dan Korea Selatan sebesar US$20 miliar (6,3 persen).

Menurut dia, pada kuartal IV 2017, realisasi investasi baik PMDN maupun PMA mencapai Rp 179,6 triliun. Dari angka tersebut, realisasi PMDN sebesar Rp 67,6 triliun, naik 16,4 persen dari Rp 58,1 triliun pada periode yang sama di 2016. Sedangkan PMA sebesar Rp 112 triliun, naik 10,6 persen dari Rp 101,3 triliun pada periode yang sama tahun 2016.

BKPM juga mencatat, realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan 5 besar lokasi proyek antara lain DKI Jakarta sebesar Rp 33,9 triliun (18 persen), Jawa Barat sebesar Rp 24,1 triliun (13,4 persen), Jawa Tengah sebesar Rp 18,5 triliun (10,3 persen), Jawa Timur sebesar Rp 16,3 triliun (9,1 persen) dan Banten sebesar Rp 13,9 triliun (7,8 persen)

Realisasi investasi berdasarkan 5 besar sektor usaha antara lain Listrik, Gas dan Air sebesar Rp 24,3 triliun (13,6 persen); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar Rp 22,6 triliun (12,6 persen); Industri Makanan sebesar Rp 17,4 triliun (9,7 persen), Pertambangan sebesar Rp 16,4 triliun (9,1 persen), dan Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar Rp 14,6 triliun (8,1 persen).

Sedangkan untuk 5 besar negara asal PMA antara lain Singapura sebesar US$ 2,3 miliar (27,8 persen); Jepang sebesar US$ 1,0 miliar (11,9 persen); Hongkong sebesar US$ 0,8 miliar (9 persen); Korea Selatan sebesar US$ 0,7 miliar (7,9 persen) dan China US$ 0,6 miliar (7,5 persen).

Ditangkap di Bali, Ditjen Imigrasi Pulangkan Buronan Interpol Hector Aldwin Pantollana ke Filipina