Mahfud MD: Zakat Jangan Membebani PNS

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) terkait pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Sarannya, jangan sampai zakat ini membebani PNS.

Saran itu disampaikan Mahfud di akun Twitternya @mohmahfudmd, seperti dikutip Liputan6.com, Jakarta (8/2/2018). Mahfud menjelaskan bahwa zakat baru wajib jika sudah mencapai nishab dan haul (tersimpan setahun).

"Niat Pak Menag mungkin baik. Untuk berbuat baik kadang harus setengah dipaksa. Tapi zakat itu baru wajib jika sudah mencapai nishab dan haul (tersimpan setahun)," ujar Mahfud.

"Bagaimana kalau gaji PNS tak mencapai nishab dan haul. Misalnya karena bayar utang dan keperluan lain? Pikir lagi lah," pakar hukum itu menambahkan.

Lebih jauh Mahfud MD menuturkan, zakat mal (zakat harta) itu menjadi wajib jika mencapai nishab (sejumlah minimal tertentu) dan haul (sudah dimiliki selama setahun penuh).

"PNS golongan IIIA atau B saja rasanya lebih banyak yang belum memenuhi syarat itu. Hati-hati Pak Menteri, jangan sampai membebani. Dirinci lagi lah," terangnya.

Dia mencontohkan, seorang PNS dengan gaji Rp 10 juta per bulan, belum tentu wajib zakat. Sebab, gajinya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, transportasi, SPP kuliah anak, cicilan rumah, dan lainnya.

"Misalkan setiap bulan bisa menabung Rp 3 juta, maka juga belum wajib zakat, sebab akumulasi tabungan dalam satu tahun hanya Rp 36 juta, belum nishab. Masa, mau dipotong pajak?," kata Mahfud.

Menurutnya, zakat profesi merupakan istilah yang baru, bukan istilah naqly. Namun, tetap penyetaraan nishab-nya adalah zakat mal.

Jika MUI menyetarakan dengan 85 gram emas, jadi tetap harus nishab dan haul. Bila tidak nishab dan haul, namanya zakat harta rikaz yang berbeda dengan zakat profesi dan zakat fitrah.

"Kalau PNS mau bersedekah atau berinfak dengan ikhlas, tentu sangat bagus. Tapi itu jangan disebut zakat agar tak menyesatkan. Kalau sedekah atau infak yang ikhlas tentu tak bisa dipotong langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri," tutup Mahfud MD.