Intip Kartu Kredit Nasabah Diprotes Bank, Ini Jawaban Dirjen Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah ‎melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mewajibkan perbankan melaporkan data tagihan kartu kredit nasabah minimal Rp 1 miliar per tahun paling lambat April 2019.

Kewajiban lainnya ialah menyerahkan data nasabah domestik yang memiliki saldo rekening paling sedikit Rp 1 miliar kepada Ditjen Pajak. Tenggat waktunya akhir April 2018.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, Ditjen Pajak tengah berdiskusi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional ‎(Perbanas) mengenai aturan wajib lapor data tagihan kartu kredit nasabah.

"Kami lagi bicara secara teknis dengan Perbanas dan Himbara. Kan (waktunya) masih lama, 2019," kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Pernyataan tersebut menjawab respons dari bankir atas aturan yang tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.