Bos OJK Pamer Program KUR sampai Laku Pandai ke Ratu Maxima

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda, pada hari ini (13/2/2018). Pertemuan ini membahas tentang program-program OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Ratu Maxima hadir sebagai United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) untuk pembangunan inklusi keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, Wimboh menjelaskan berbagai program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK, termasuk dua program inisiatif yang baru dikeluarkan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster dan Bank Wakaf Mikro.

“Kami menyambut baik tawaran Ratu Maxima untuk meningkatkan program inklusi keuangan di Indonesia agar berjalan lebih baik dan cepat,” kata Wimboh dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa ini.

Dalam kesempatan itu, Wimboh juga menerangkan kemajuan sejumlah program inklusi keuangan yang sudah dijalankan OJK. Tujuannya meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Untuk terus memperkuat program inklusi keuangan tersebut, Wimboh menambahkan, OJK berinisiatif mengembangkan program KUR Klaster. KUR ini adalah penyaluran KUR yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani atau nelayan dengan pendampingan serta pemasaran produk yang sudah disiapkan oleh mitra usaha.

Mitra usaha berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) maupun swasta.

"Dalam pelaksanaannya, KUR Klaster ini akan melibatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan kepada calon penerima KUR," tutur Wimboh.

Selain itu, OJK juga akan memperluas pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro) dengan skema pembiayaan tanpa agunan maksimal Rp 1 juta, dan margin setara 3 persen, yang didukung program pemberdayaan dan pendampingan.

"Program ini akan sangat membantu masyarakat khususnya usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Total debitur dari Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 mencapai 1.500 orang," papar Wimboh.

OJK juga akan terus mendorong program inklusi keuangan berbasis teknologi dengan penguatan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Untuk Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Bersinergi dan saling melengkapi dengan Layanan Keuangan Digital (LKD) Bank Indonesia untuk meningkatkan aktivitas dan layanan produk keuangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Pada 2016, OJK telah mengeluarkan peraturan fintech pertama di Indonesia, yang mengatur kegiatan peer to peer landing (P2P) untuk melindungi kepentingan nasabah.

Sampai saat ini telah terdaftar 33 perusahaan fintech P2P di OJK, termasuk fintech syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (pipeline).

Berdasarkan data OJK, hingga Januari 2018, jumlah peminjam di perusahaan fintech mencapai 260 ribu orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp 2,56 triliun, yang bersumber dari penyedia dana sebanyak 101 ribu orang.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini: