BPS Gelar Sensus Mini di 7 Daerah pada Juli 2018

Ilustrasi BPS (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar pilot Sensus Penduduk (SP) pada Juli 2018 di tujuh wilayah di Indonesia. Ini merupakan tahapan awal untuk menyelenggarakan SP yang lebih besar pada 2020.

Kepala BPS, Suhariyanto menyatakan 7 wilayah yang menjadi target sasaran sensus mini Juni 2018, antara lain Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Jawa Barat.

"Juli 2018, BPS akan mengadakan pilot SP 2020 dengan format sensus mini di 7 wilayah provinsi di tingkat kecamatan, yaitu Sumut, Sulsel, DKI Jakarta, NTT, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalsel," tutur Suhariyanto dalam acara Kick Off SP 2020 di kantor BPS, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Seperti diketahui, SP ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan juga merupakan rekomendasi dari PBB yang mana menyarankan untuk melakukan sensus tiap 10 tahun sekali. SP 2020 nanti merupakan sensus ke-7 Indonesia yang mulanya diselenggarakan pada tahun 1961.

Suhariyanto memaparkan, dalam melaksanakan SP 2020 ini, BPS menggunakan tiga prinsip dasar yaitu accurate, benchmark dan juga comprehensive. "Data BPS mesti akurat sehingga bisa menjadi benchmark karena data yang digunakan komprehensif," ujar dia.

Ia juga menambahkan, BPS akan berinovasi dalam menyelenggarakan SP ini. Hal ini diwujudkan dengan tiga poin penting.

"Pertama BPS akan memanfaatkan teknologi geospasial sebagai kerangka induk pengumpulan data, kemudian dengan PAPI (paper and pencil interviewing), CAPI (computer assisted personal interviewing), dan juga CAWI (computer assistance dan web interviewing). Serta ketiga BPS akan menggunakan data registrasi penduduk untuk Capil dari Kemendagri. Ini kami lakukan supaya tidak ada dispute komunikasi," ujar Hariyanto.

Suhariyanto mengungkapkan dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak untuk menciptakan SP yang berkualitas. "Keberhasilan SP ialah keharusan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Maka dari itu perlu komitmen dan pemahaman yang baik dari seluruh stakeholder untuk ikut menyukseskan SP 2020 nanti," tutur Suhariyanto.

Dia mengatakan, hasil SP merupakan wujud kekuatan nasional Indonesia dalam sensus penduduk di 2020 nanti. Hasil sensus penduduk tersebut menjadi sumber informasi bagi Kementerian dan Lembaga.

"Hasil SP 2020 penting sebagai sumber informasi untuk penajaman target di kementerian lembaga sebagai upaya pembangunan nasional. Mari kita bangun komitmen bersama, bersinergi untuk kesuksesan SP 2020 nanti," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala BPS, Suhariyanto mengaku belum memasukkan angkutan online dalam perhitungan inflasi atau Indeks Harga Konsumen secara mandiri.

2 dari 2 halaman

Perbaharui Data Inflasi, BPS Survei Penggunaan Uang Elektronik

Tol Tak Layani Pembayaran Tunai — Kepadatan lalu lintas saat penerapan dengan kartu e-Toll di gerbang tol Semanggi 2, Jakarta, Selasa (31/10). Semua transaksi di jalan tol wajib menggunakan uang elektronik atau e-money per 31 Oktober 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan survei biaya hidup dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi pada tahun ini. Dalam survei biaya hidup ini, BPS akan memasukkan komponen penggunaan uang elektronik yang sedang digalakkan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, mengungkapkan BPS berencana mengganti tahun dasar inflasi. Pada implementasinya, BPS akan menghitung seberapa banyak masyarakat yang menggunakan uang elektronik.

"Rencananya ke depan, kita akan ganti tahun dasar untuk tahun inflasi. Kita akan tinjau lagi seberapa banyak yang menggunakan itu (uang elektronik)," kata dia usai Rilis Inflasi Januari 2018 di kantornya, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.

Tahun ini, Yunita mengaku, BPS sedang melakukan survei biaya hidup kepada masyarakat. Salah satu yang akan diteliti adalah penggunaan uang elektronik di kalangan masyarakat, sehingga bisa terlihat dampak dari hal itu.

"BPS sedang survei biaya hidup tahun ini, kita akan tanyakan seberapa banyak masyarakat menggunakan itu (uang elektronik), apakah kena biaya administrasi sehingga nantinya akan ter-cover kalau itu signifikan," dia menjelaskan.

Hasil dari survei biaya hidup, termasuk data penggunaan uang elektronik, diakui Yunita baru akan tersaji pada 2019. "Karena surveinya tahun ini, nanti bisa kelihatan hasilnya di 2019," papar Yunita.

BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
Sensus Penduduk
sensus