Asosiasi Logistik: Perbaikan Infrastruktur Belum Mampu Turunkan Biaya Logistik

Kinerja Ekspor dan Impor RI — Tumpukan peti barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Ekspor dan impor masing-masing anjlok 18,82 persen dan ‎27,26 persen pada momen puasa dan Lebaran pada bulan keenam ini dibanding Mei 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Daya saing infrastruktur Indonesia periode 2016-2017 naik peringkat. Namun, gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita.

Dia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, pemerintah memang sangat gencar membangun infrastruktur di segala bidang, seperti pelabuhan, bandara, jalan, hingga tenaga listrik.

"Dua tahun terakhir memang pembangunan infrastruktur sangat banyak mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara tetangga," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (19/2/2018).

Akan tetapi, penurunan biaya logistik yang diharapkan pengusaha belum sejalan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

"Perbaikan infrastruktur seharusnya menurunkan biaya logistik tetapi tidak terjadi di Indonesia, karena ada faktor-faktor lain yang meningkatkan biaya logistik sehingga perbaikan infrastruktur tidak dirasakan langsung dengan penurunan biaya logistik," kata dia.

Menurut Zaldy, hal ini karena tarif di pelabuhan dan bandara yang dikenakan kepada para pengusaha logistik justru terus mengalami kenaikan. Tarif tersebut antara lain terminal handling charges (THC), tarif pergudangan, dan lain-lain.

"Biaya-biaya yang membuat naik adalah tarif-tarif di pelabuhan dan bandara untuk angkutan barang naik terus oleh BUMN dan Kemenhub melalui PNBP, dan juga melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat," ungkap dia.

Oleh sebab itu, kata Zaldy, jika ingin agar pembangunan infrastruktur sejalan dengan penurunan biaya logistik, maka tarif-tarif tersebut juga diturunkan, bukan malah dinaikkan akibat infrastruktur yang sudah membaik.

"Pemerintah harus mencabut atau menurunkan tarif-tarif yang berdampak langsung terhadap logistik," tandas dia.

Tonton Video Pilihan Ini:

Pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi

2 dari 2 halaman

Kenaikan Peringkat Berdampak Baik ke Industri

Proyek Double Double Track — Warga melintas diarea proyek pembangunan double-double track (DDT) Manggarai-Jatinegara, Jakarta, Kamis (30/11). Pengembangan infrastruktur kereta api tersebut merupakan bagian dari rencana transportasi nasional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kenaikan indeks daya saing infrastruktur Indonesia berdampak positif ke sektor industri nasional. Peringkat Indonesia naik 10 level dari posisi 62 kurun 2015-2016 menjadi 52 pada periode 2017-2018. Indeks ini dikeluarkan World Economic Forum (WEF).

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyatakan, ‎kenaikan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berdampak pada penurunan biaya logistik. Namun, dia mengaku belum mengetahui detail perihal besaran penurunan biaya logistik tersebut.

"Menurunkan logistic cost. Itu berapa penurunannya? Nanti dihitung lagi," kata dia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Menurut Airlangga, penurunan biaya logistik akan membuat kegiatan sektor industri semakin efisien. Namun, hal ini turut memicu penurunan harga penjualan barang pada tingkat pembeli, dia belum bisa memastikan. "Efisiensi, tergantung‎ (penurunan harga pada tingkat pembeli)," dia menambahkan.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sudah menghabiskan Rp 985,2 triliun untuk membangun infrastruktur selama tiga tahun terakhir (2015-2017). Hasilnya, indeks daya saing infrastruktur Indonesia periode 2017-2018 naik 10 peringkat berdasarkan World Economic Forum (WEF).

Dikutip dari akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (19/2/2018), data Global Competitiveness Index 2017 menunjukkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 berada di urutan ke-52.

Peringkat tersebut menanjak 10 peringkat dari posisi sebelumnya pada periode 2015-2016 yang masih berada di posisi 62. Jika dibandingkan periode 2016-2017 yang di urutan 60, indeks daya saing infrastruktur Indonesia 2017-2018 mencatatkan kenaikan delapan peringkat.

Prestasi ini ikut mengerek indeks daya saing global Indonesia di kancah dunia. Periode 2017-2018, indeks daya saing global Indonesia lompat lima peringkat ke posisi 36 dari sebelumnya 41 di periode 2016-2017. Sementara di periode 2015-2016, ada di ranking 37.

"Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia, sekaligus untuk mengejar ketertinggalan," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur yang sudah digelontorkan setiap tahun meningkat. Tercatat sudah Rp 985,2 triliun yang disedot pemerintah untuk membangun infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2017, seperti jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, irigasi, bendungan, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan proyek lainnya.

Anggaran infrastruktur pada 2015 sudah dialokasikan Rp 281,7 triliun, naik menjadi Rp 316,6 triliun pada 2016. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp 386,9 triliun pada tahun lalu. Tahun ini, anggaran infrastruktur naik Rp 23,8 triliun menjadi Rp 410,7 triliun.