Indef: Pemerintah Belum Maksimal Ciptakan Lapangan Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merilis sebuah hasil penelitian mengenai jumlah penambahan lapangan kerja dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penciptaan lapangan kerja di bawah pemerintahan Jokowi-JK pada tiga tahun ini terhitung masih belum kuat.

Ekonom senior Indef, Dradjad H Wibowo, mengatakan kinerja Jokowi-JK pada 2015 hingga 2017 dalam menciptakan lapangan kerja tercatat lebih rendah dibanding tiga tahun awal era pemerintahan sebelumnya pada masa SBY-Boediono atau pada 2010 sampai 2012.

"Menurut perhitungan yang kami lakukan, Rasio Penciptaan Kerja di era Jokowi-JK lebih rendah dibanding era SBY-Boediono," ucap dia dalam diskusi kajian Indef, "Mampukah Pemerintahan Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja?" di Jakarta, Selasa (20/12/2018).

Untuk diketahui, Indef sendiri menggunakan dua indikator untuk menghitung rumusan Rasio Penciptaan Kerja (RPK) yang digagas mereka pada dekade 2000-an, yakni rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun secara hitung-hitungan total Jokowi-JK berada di bawah SBY-Boediono dalam hal penciptaan kerja, RPK tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi di era kepemimpinan mereka, tepatnya pada 2017.

Ia mencatat, terjadi peningkatan di luar kebiasaan terkait penciptaan lapangan kerja pada tahun lalu, yaitu 641.183, naik dari 2016 sebesar 338.312. Angka tersebut juga masih lebih tinggi dibanding RPK masa SBY-Boediono pada 2012, yang sebesar 589.104.

Walaupun upaya membuka lapangan kerja pada tiga tahun awal era Jokowi-JK masih kalah dari SBY-Boediono, mereka masih lebih baik dari tiga tahun awal kepemimpinan SBY-JK (2005-2007).

"Dampak kenaikan harga BBM di masa SBY-JK turut merusak penciptaan lapangan kerja. Itu menjelaskan kenapa pertambahan penduduk bekerja di era awal SBY-JK terhitung rendah," tukas Dradjad.