Cegah Pencucian Uang, Belanja Kementerian Kini Pakai Kartu Kredit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) meluncurkan kartu kredit bagi kementerian dan lembaga (K/L). Dengan Kartu Kredit Pemerintah ini, maka satuan kerja (satker) di masing-masing K/L tidak perlu lagi membawa uang tunai untuk menjalankan kegiatan operasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, adanya kartu kredit ini dalam rangka mendorong modernisasi sistem pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia mengungkapkan, selama ini, saat satker di sebuah K/L akan melakukan kegiatan atau mengawal menteri dan pejabatan melakukan kegiatan, maka harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Hal ini dinilai tidak efisien dan kerap menimbulkan kecurigaan saat harus melewati area tertentu.

"Anda semua langsung punya persediaan uang, menterinya harus ini. Dan di Indonesia pernah terjadi bawa uang cash enggak bisa masuk (bandara). Karena kayak masih di jaman baheula, dan kalau bawa uang cash bisa dikategorikan money laundring atau financing for terorism," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, ada empat tujuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini, yaitu meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara nontunai dan mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan.