Ekonomi RI Diyakini Sudah pada Jalur yang Benar

Salah satu yang diandalkan adalah program Dana Desa yang mencapai Rp 60 triliun pada 2017. Sektor ini mampu menciptakan hingga 5 juta lapangan kerja baru.

"Jadi langkah ini sudah benar. Tinggal perhatikan isu agar regulasi dan pengawasan hingga pemeriksaan dana desa diperkuat," tambah dia.

Kemudian kementerian dan diminta menguatkan fungsi dan peran demi memaksimal Dana Desa bisa menciptakan semakin banyak lapangan kerja.

"Komunitas desa harus disertakan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kalau bisa diintegrasikan dengan desa, ini akan jadi kekuatan utama Indonesia di masa depan," jelas dia.

Ada lagi program pemerintahan lainnya yang diyakini Misbakhun akan semakin memperkuat penciptaan lapangan kerja. Yakni Program Investasi Pemerintah (PIP) sebagai program ultramikro negara dengan pinjaman modal maksimal Rp 2,5 juta. Program ini berbarengan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga digalakkan Pemerintahan Jokowi.

"KUR itu saja nasabahnya 12 juta. Artinya ada 12 juta lapangan kerja. Belum dari sisi tenaga kerja dan lembaga pembiayaannya. Tentunya lapangan kerja ini riil semua," ujar Misbakhun.

Ditegaskan Misbakhun, memang untuk semakin mempercepat dan membuat momen saat ini lebih berkualitas, Tim Ekonomi Pemerintahan harus bisa berpikir lebih maju. Harus ada juga keberanian untuk melibatkan swasta dengan mengelola segala resiko yang ada.

"Ini jadi harus perenungan bagi Tim Ekonomi, agar bagaimana di situasi normal dan cenderung membaik ini, kita bisa melaksanakan lompatan. Jangan bekerja hanya demi menjaga stabilitas dengan kebijakan konservatif," kata Misbakhun.

Ekonom Senior INDEF Dradjad H Wibowo menyatakan topik pembicaraan mengenai penciptaan kerja menjadi penting. Ini menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

"Dan melihat dua indikator penciptaan kerja, kinerja pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah dari SBY-Boediono, tapi lebih baik dari SBY-JK," kata Dradjad.

Rata-rata pertambahan penduduk bekerja di era Jokowi-JK sebesar 2.127.211 penduduk per tahun, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 2.868.457.

Rasio penciptaan kerja (RPK) era Jokowi-JK sebesar 426,297 penduduk per 1 persen pertumbuhan ekonomi. "Lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk," imbuhnya.

Peneliti Indef Nailul Huda memotret minusnya penciptaan kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Dimana jumlah penduduk bekerja berkurang 700.624 penduduk.

"Ini melanjutkan tren minus pada era SBY-Boediono. Sektor pertambangan dan penggalian juga kehilangan hampir 50 ribu penduduk bekerja," ulasnya.

Di sektor industri pengolahan, meskipun RPK tercatat positif, namun lebih rendah dari 3 tahun awal SBY-Boediono.

Menurut Peneliti Indef Andry Satrio Nugroho, rata-rata pertambahan penduduk bekerja pada era pemerintahan Jokowi-JK ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan transportasi.

Sektor perdagangan, restoran, jasa akomodasi mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja sebesar 1.106.590 penduduk per tahun.

"Hal ini disebabkan oleh masifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia," imbuh Andry.

Menurut Peneliti INDEF Izzudin Al Farras Adha, tahun 2017, ada keanehan dengan angka rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja naik tajam ke 3,25 juta. Faktor penyebabnya, diindikasikan, adalah karena adanya kucuran dana desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017.

Di sisi lain, ada kelesuan dalam properti. Sektor ini menunjukkan angka yang anjlok nyaris 50 persen dibandingkan 3 Tahun Pertama SBY-Boediono. "Salah satu penyebab terjadinya anjlok tersebut, patut diduga kuat, adalah karena lesunya bisnis properti sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2017," kata Izzudin.