Sukses

Pembangunan Bandara Bali Utara Terkendala Penetapan Lokasi

PT Bandara Internasional Bali Utara sudah kirim surat rekomendasi dua kali dan berbagai persyaratan untuk pembangunan bandara baru.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta segera mengeluarkan keputusan mengenai Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan Bandara Bali Utara.

PT Bandara Internasional Bali Utara sudah mengirimkan surat rekomendasi sebanyak dua kali dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembangunan bandara baru.

"Apa yang dipersyaratkan Kemenhub sudah kami penuhi semua. Bahkan kami sudah kirimkan surat pengajuan Penlok itu dua kali, pertama waktu Menhub itu Pak Jonan dan kita juga kirimkan ulang ke Menhub sekarang," kata Presiden Direktur BIBU I Made Mangku di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Padahal, Ia menuturkan, Presiden RI Joko Widodo sudah mengeluarkan surat rekemondasi melalui Sekretaris Negara mengenai pembangunan bandara di wilayah utara Bali tersebut.

"Semua sudah kami lakukan soal tata cara penetapan lokasi, tapi sampai hari ini kami belum dapat rekomendasi dari Kemenhub yaitu penlok. Kami tidak tahu masalahnya di mana," tambah dia.

Untuk itu dirinya berharap kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub untuk segera mengeluarkan rekomendasi penlok tersebut.

Kalau pun ada persyaratan tambahan yang diperlukan, I Made ingin ada komunikasi yang bisa dilakukan untuk bisa segera dipenuhi pengusaha.

Bandara Bali Utara, menurut dia bisa menjadi proyek percontohan dalam membangun bandara di atas laut dan dilakukan oleh swasta. Jika proyek ini sukses, bisa diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia lainnya.

"Kami ingin rekomendasi itu bisa keluar. Kalau sudah, itu kita langsung bergerak untuk pembangunannya, bisa cepat kita bangun," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

Bandara Bali Diusulkan Dibangun di Atas Laut

Sebelumnya, PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) mengusulkan pembangunan bandara di daerah Buleleng, Bali Utara, untuk dibangun di atas laut. Ada beberapa hal yang menyebabkan Bandara Bali Utara itu tidak bisa dibangun di darat.

Presiden Direktur BIBU, I Made Mangku, menjelaskan, di Buleleng yang menjadi lokasi rencana pembangunan bandara, terdapat 33 pura dan 21 situs peninggalan sejarah yang tidak mungkin dipindahkan.

"Di sana juga ada jalan raya yang menjadi akses masyarakat sekitar, sawah yang subur, dan juga permukiman penduduk. Karena itu, kita desain offshore atau di atas laut," kata I Made Mangku di Hotel Borobudur, Kamis 22 Februari 2018.

Lokasi di atas air ini, menurutnya memiliki beberapa keuntungan. Selain tidak memakan banyak anggaran untuk pembebasan lahan, pembangunan ini diyakini mampu memberikan lapangan usaha tambahan bagi penduduk sekitar.

I Made Mangku bahkan telah mempersiapkan program peningkatan nilai tambah bagi nelayan yang selama ini melaut di perairan Bali Utara yang menjadi rencana pembangunan Bandara Bali Utara.

Bandara ini nantinya memiliki teknologi penyulingan air laut menjadi air bersih layak konsumsi. Teknologi ini selain untuk memenuhi kebutuhan bandara, juga akan didistribusikan ke para nelayan dan penduduk sekitar.

Bahkan, limbah penyulingan bandara ini nantinya juga disalurkan ke petani garam.

"Di sini potensi garamnya luar biasa, dan memiliki kualitas garam yang baik. Jadi ini mampu meningkatkan nilai tambah juga bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

I Made Mangku mengatakan, pembangunan bandara di Buleleng ini sangat penting mengingat sudah padatnya Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tidak hanya itu, tambahan fasilitas infrastruktur transportasi di Buleleng akan menciptakan keseimbangan ekonomi antara Bali Utara dengan Bali Selatan.

"Karena selama ini ekonomi condong ke selatan. Jadi Bandara Bali Utara ini bisa menjadi sumber pengggerak ekonomi baru di Bali Utara," tuturnya.