Diajak Jokowi Blusukan ke Pasar Tanah Abang, Ini Kata Bos IMF

The International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat naik secara bertahap menjadi 5,6 persen dalam jangka menengah.

Pertumbuhan ekonomi itu akan disumbangkan dari permintaan domestik. Namun, IMF memperingatkan Indonesia mengenai peningkatan investasi infrastruktur yang dapat bebani negara.

Dalam tinjauan tahunan atas kebijakan ekonomi Indonesia yang dirilis pada Selasa 6 Februari 2018, IMF juga memproyeksikan inflasi tahunan akan tetap sekitar 3,5 persen. Diharapkan, inflasi dapat terjaga baik.

Selain itu, defisit neraca berjalan diperkirakan tetap dekati dua persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini didorong harga komoditas dan ekspor yang kuat.

Laporan IMF juga menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2018. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 2017 di kisaran 5,1 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari target pemerintah Indonesia. Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi dipatok di kisaran 5,4 persen pada 2018.

"Risiko terhadap prospek masih ada terutama lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi Amerika Serikat, penurunan pertumbuhan di China dan ketegangan geopolitik," tulis IMF, seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (7/2/2018).

IMF menilai, pertumbuhan global dan harga komoditas dapat membantu prospek ekonomi Indonesia. Namun, risiko domestik membayangi Indonesia, antara lain kekurangan penerimaan pajak dan pembiayaan fiskal yang lebih besar karena suku bunga tinggi.

IMF juga mendesak pemerintah Indonesia tetap mewaspadai risiko arus modal yang volatile dan penyesuaian fiskal 2018. Ini untuk menjaga pertumbuhan dan menjaga kondisi fiskal.

Selain itu, IMF menyambut baik kemajuan Indonesia untuk meningkatkan investasi infrastruktur. Namun, langkah tersebut harus disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia dan kemampuan ekonomi untuk serap investasi baru.

"Prioritas harus diberikan untuk pembiayaan infrastruktur dengan pendapatan dalam negeri, serta partisipasi sektor swasta lebih besar termasuk investasi langsung asing. Ini agar batasi penumpukan utang perusahaan dan kewajiban kontinjensi dari Badan Usaha Milik Negara," tulis IMF.