Calon Kepala Daerah Diprediksi Sebar Rp 4 Triliun untuk Kampanye Pilkada

Janji Kampanye Calon Walikota Cirebon di Pilkada Serentak 2018 — Calon Walikota Cirebon Bamunas Setiawan Budiman saat mengikuti rangkaian serah terima pengawal pribadi di Kantor KPU Kota Cirebon (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan belanja atau perputaran uang selama kampanye Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada tahun ini mencapai sekitar Rp 4 triliun. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mereguk keuntungan paling besar dari pesta demokrasi ini.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, pilkada akan dilaksanakan di 171 daerah, yakni 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada serentak ini berlangsung pada 27 Juni 2018.

"Kami perkirakan kurang lebih Rp 4 triliun belanja kampanye yang berasal dari para pasangan calon (paslon) kepala daerah," ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Sarman mengatakan, uang Rp 4 triliun itu akan berputar untuk membelanjakan berbagai kebutuhan atribut kampanye. Dana tersebut di luar anggaran sekitar Rp 20 triliun dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pilkada.

Lebih jauh dia menghitung dengan rata-rata pasangan calon kepala daerah di masing-masing provinsi akan mengeluarkan Rp 75 miliar, maka total belanja atribut kampanye pada 17 provinsi sudah mencapai Rp 1,28 triliun.

"Angka di tingkat provinsi sangat moderat. Kalau kita lihat luas wilayah dan jumlah penduduk di lima provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, belanja kampanye bisa menembus di atas Rp 100 miliar per paslon," terang Sarman.

Sementara untuk pilkada di 39 kota, dia menambahkan, rata-rata paslon akan menyebar Rp 10 miliar, maka belanja kampanye sudah mencapai Rp 390 miliar. Sedangkan di 115 Kabupaten, Sarman memprediksi rata-rata paslon mengeluarkan Rp 20 miliar, sehingga belanja menembus Rp 2,3 triliun.

"Angka belanja di tingkat kota dan kabupaten ini juga masih bisa berada di atas tersebut tergantung dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya," paparnya.

Dengan perputaran uang tersebut, Sarman meyakini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Momen ini juga menjadi peluang emas bagi pelaku UMKM.

"Kebutuhan atribut kampanye dapat diproduksi oleh UMKM, seperti alat peraga, spanduk, umbul-umbul, baliho, backdrof, kaos, PIN, leaflet dan lainnya," tutur dia.

Belanja kampanye lain tentu saja meliputi, konsumsi, transportasi, hiburan seperti tenda, panggung, musik, dan artis, serta iklan di sejumlah media massa, bantuan sosial kepada berbagai komunitas masyarakat.

"Secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan bagi pedagang keliling yang menjual aneka makanan dan minuman pada setiapmomen kampanye yang dilakukan di lapangan atau tempat terbuka," tuturnya.

Sarman berharap, pilkada serentak 2018 diselenggarakan secara aman, damai, demokratis sehingga tidak akan mengganggu niat investor asing masuk ke Indonesia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Apresiasi Pilkada Serentak

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Harap Pilkada 2018 Positif untuk Belanja Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Achmad Dwi Apriyadi)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun depan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian. Pada 2018, akan ada 177 Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018.

"Di 2018, isu domestik yang perlu jadi perhatian, yang kami harap dapat diakselerasi secara positif, karena akan ada Pilkada di 120 daerah." ujar dia dalam acara Investor Gathering 2017 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Dia mengungkapkan, ada dua hal dari berlangsungnya Pilkada yang diharapkan bisa memberikan efek positif bagi perekonomian. Pertama, hasil dari proses demokrasi yang akan menentukan pemimpin yang mampu mendorong perekonomian. Kedua, masa kampanye Pilkada akan membuat uang yang beredar di masyarakat lebih besar sehingga mampu mendorong konsumsi.

"Kami harap ini akan beri efek positif, bukan negatif. Karena ini akan memberikan sebuah proses politik demokrasi terbuka yang selama ini teruji dengan baik. Dan diharapkan akan positif di sisi belanja. Karena partai atau calon akan lakukan berbagai macam konsumsi resource menghimpun voter-nya," kata dia.

Meski demikian, lanjut Sri Mulyani, masih ada sisi ketidakpastian dari berlangsungnya Pilkada ini. Namun, hal tersebut diharapkan bisa diatasi dengan baik.

"Ketidakpastian kami harapkan akan hilang. Karena Pak Presiden sudah menjamin di siklus politik sekarang ini seluruh jajaran di pemerintahan akan terus fokus dan berkomitmen untuk terus menjalankan program pembangunan," ujar dia.