Bangun Infrastruktur, Kementerian BUMN Gandeng TNI

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama strategis dalam rangka optimalisasi sumber daya. (dok BUMN)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama strategis dalam rangka optimalisasi sumber daya kedua institusi negara ini. Optimalisasi antara lain terkait pembangunan infrastruktur.

Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Cilangkap, Jakarta, Senin (5/3/2018).

"Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi, serta dukungan antara Kementerian BUMN dan TNI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing agar dapat terselenggara dengan baik," jelas Menteri Rini kepada wartawan, Senin (5/3/2018).

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Kementerian BUMN dan TNI bekerja sama untuk pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan fasilitas, serta sosialisasi dalam rangka optimalisasi sumber daya BUMN dan TNI.

"Dalam hal ini, TNI akan memberikan dukungan kelancaran tugas dan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” tambah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya, seraya menyatakan menyambut baik kerja sama tersebut.

Menteri Rini menilai kerja sama ini sebagai langkah baik kemitraan strategis kedua pihak. Menurutnya, kedua belah pihak akan mengoptimalkan sumber daya masing-masing, yang selama ini belum pernah dilaksanakan kedua institusi ini sebelumnya.

Kementerian BUMN akan meningkatkan percepatan penyediaan infrastruktur fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), yakni melalui program bedah rumah veteran, renovasi sekolah, infrastruktur dasar, jalan atau jembatan untuk masyarakat.

Ke depan, Menteri Rini berharap, kemitraan Kementerian BUMN dan TNI terjalin semakin erat untuk saling mendukung, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur demi kemajuan Negara Republik Indonesia.

Pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi

2 dari 2 halaman

Kawal Proyek Infrastruktur, 3 Kementerian Gandeng Kejaksaan Agung

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng Kejaksaan Agung RI dalam rangka mengawal pembangunan proyek infrastruktur dii Indonesia.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, kerja sama in dalam mewujudkan sinergitas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama terkait pembangunan infrastruktur.

Dalam hal ini, Kejaksaan Agung menugaskan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) untuk mengawal jalannya proyek-proyek infrastruktur.

Dia menjelaskan, pengawalan dan pengamanan yang diberikan TP4 Kejaksaan diharapkan dapat menjadi katalisator sehingga pembangunan nasional segera dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Kami sudah mengawal proyek yang nilainya hampir Rp 1.000 triliun. Ini untuk mengejar ketertinggalan proyek. Kerja bersama ini diharapkan memudahkan proyek pembangunan infrastruktur," ujar dia di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3/2018). ‎

Nota kesepakatan juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara satuan kerja ketiga kementerian tersebut yang ada di seluruh Indonesia dengan TP4D setempat.

Kementerian BUMN
Organisasi
Kementerian BUMN merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN).
Lihat Selengkapnya
Kementerian BUMN
infrastruktur