Pengusaha Minta Pemerintah Kasih Jatah Proyek Infrastruktur ke Swasta

Tiang Girder Tol Becakayu Ambruk — Reruntuhan material dari tiang girder proyek Tol Becakayu yang ambruk di dekat Gerbang Tol Kebon Nanas, Jakarta Timur, Selasa (20/2). Untuk sementara pengerjaan proyek ini dihentikan untuk kepentingan penyelidikan. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memandang maraknya kecelakaan pada proyek pembangunan ‎infrastruktur layang yang terjadi belakangan ini akibat perusahaan kontraktor yang kurang memperhatikan keselamatan pekerja.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan, kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur akibat dari banyaknya tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengarap proyek infrastruktur.‎

"Memang konsentrasi pekerjaan yang terlalu banyak mungkin kepada satu sampai dua BUMN," kata Rosan, di Jakarta Food Security, ‎di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (9/3/2018).

Menurut Rosan, meski mendapat banyak tugas dan mengejar target penyelesaian proyek infrastruktur, seharusnya keselamatan tidak boleh diabaikan dan menjadi hal yang paling diutamakan.

‎"Kita harapkan tidak hanya dari segi target pencapaian proyek, tapi kan keselamatannya menurut saya itu yang tidak bisa ditawar-menawar," ujarnya.

Rosan mengungkapkan, setelah terjadi kecelakaan seharusnya pemerintah melakukan kajian ulang ke perusahaan BUMN yang menggarap proyek tersebut. Selain itu mengurangi beban tugas dengan mengalihkan ke BUMN lain atau pihak swasta.

‎"Jadi harus ada tindakan yang menurut saya harus berani, jangan hanya kejar target proyek infrastruktur, tapi keselamatannya juga harus full," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Kementerian PUPR Bantah Pekerja Konstruksi Bekerja Secara Rodi

Konstruksi Proyek LRT di Kayu Putih Roboh — Terpal menutupi box girder beton proyek LRT yang roboh di Kayu Putih, Jakarta, Senin (22/1). Jalur LRT itu merupakan bagian dari penghubung Kelapa Gading - Velodrome yang rencananya digunakan sebagai persiapan ASEAN Games. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah menerapkan program kerja shift kepada pekerja konstruksi proyek infrastruktur sesuai standar. Meski, masing-masing proyek dikerjakan selama tiga shift.

Tim Ahli Struktur dan Konstruksi Kementerian PUPR Priyo Susilo mengatakan tiga shift tersebut dikerjakan dengan orang yang berbeda. Ini artinya, para pekerja tidak bekerja secara rodi.

"Jadi orangnya itu diganti, tidak mentang-mentang kerja tiga shift lalu dari pagi sampai malam. Kalau tiga shift diganti, itu sudah biasa di dunia konstruksi," kata dia di Warung Daun, Sabtu (24/2/2018).

Dalam pengerjaan proyek, dia menegaskan tidak ada pemaksaan bagi pekerja yang sedang dalam kondisi tidak fit untuk tetap bekerja. Bahkan, pihaknya dibantu BPJS Ketenagakerjaan menyediakan petugas medis bagi pekerja konstruksi.

"Nah kan ini di proyek saya itu bapak-bapak (wisma atlet Kemayoran), itu dari BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek itu bawa dokter diperiksa jadi yang tidak fit dirawat dan tidak dibolehkan kerja," dia menambahkan.

Untuk itu, dia menambahkan, evaluasi yang saat ini dilakukan untuk memastikan apakah kontraktor benar-benar mempekerjakan pekerja konstruksi dengan sistem shift yang benar atau tidak. Kalaupun ada pelanggaran, dipastikannya akan ada teguran.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Masyarakat Infrastruktur Harun Al-Rasyid mengatakan maraknya terjadi kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur menandakan adanya kelebihan beban (overload) dari proyek yang dikerjakan.

Dia menilai sebuah keputusan tepat bagi pemerintah untuk menghentikan proyek infrastuktur sebagai langkah evaluasi.

"Ini harus kita teliti penyebabnya apa. Karena dalam pembangunan infrastruktur skema safety itu ada berlapis-lapis dinding. Ada kontraktor, regulator. Nah ini semuanya juga overload," tutup dia.

Serangan Udara Israel Hancurkan Permukiman dan Infrastruktur di Pinggir Selatan Beirut