Kementerian PANRB Bakal Revisi Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan merevisi Peraturan Menteri PANRB (Permenpan) Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, pembahasan mengenai penyempurnaan Permen tersebut ditargetkan selesai pada akhir Maret 2018.

"Kita berencana merevisi itu secara total. Ada jabatan yang belum diakomodir di Permenpan, dan kita harus menata ulang jabatan," ujar dia pada saat rapat koordinasi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (13/3/2018).

Dalam Permenpan sebelumnya yakni Permen PAN-RB nomor 25 tahun 2016, terdapat beberapa masalah antara lain belum tercantumnya nomenklatur jabatan dan nomenklatur jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, tugas jabatan, serta kedudukan jabatan.

Sejak berlakunya Permenpan tersebut, dia menegaskan, penataan dan standarisasi jabatan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Sebelumnya itu adalah wewenang Kementerian PANRB.

Adapun penyempurnaan nomenklatur standar jabatan pelaksana PNS ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan visi Smart ASN 2024, yang menuntut abdi negara harus memiliki integritas tinggi, berjiwa nasionalis, mahir berbahasa asing, cakap menggunakan teknologi, memiliki jiwa pelayan dan entrepreneurship, serta punya jaringan yang luas.

Lebih lanjut Setiawan menjelaskan, pemerintah akan inventarisasi jabatan yang perlu dievaluasi, seperti mengkaji jabatan baru apa yang dibutuhkan atau jabatan mana yang sudah tidak diperlukan.

"Ada jabatan yang belum diakomodir di Permenpan, nanti mungkin ada formasi baru. Jenjang karir PNS nanti juga akan selaras dengan kualifikasi pendidikannya. Kita harus menata ulang jabatan," ujar dia.