Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan manfaat dan pentingnya bagi investor Inggris untuk berinvestasi di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menuturkan, keuntungan investor saat berinvetasi di Indonesia di acara The Indonesia Infrastructure Investment Forum 2018 di London, Jumat 16 Maret 2018.
"Saya kurang puas dengan Inggris hanya di peringkat 11 untuk investasi terbesar di Indonesia kalah dari Belanda yang di peringkat 7. Saya ingin Inggris jadi di peringkat yang pertama," tutur dia.
Advertisement
Wimboh mengungkapkan berbagai keuntungan investor untuk berinvestasi di Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keunikan dan juga kelebihan. Investor Inggris bisa berinvestasi dan menambah investasinya lewat foreign direct investment atau investasi portfolio di pasar modal.
Tak hanya lewat investasi portfolio di pasar modal, Wimboh juga memaparkan keuntungan lain bagi investor Inggris raya yang ingin tambahkan investasinya di pasar modal.
"Kondisi ekonomi Indonesia sekarang solid, sektor jasa keuangan dalam kondisi sehat dan punya kapasitas untuk tumbuh. Kemudian, lembaga pemeringkat global telah memperbaiki sovereign rating Indonesia menjadi investment grade status. Tak lupa juga, indeks daya saing global Indonesia sekarang meningkat dari 41 tahun 2017, menjadi 36 di tahun ini 2018," ujar dia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (17/3/2018).
Selain itu, Wimboh juga menyebutkan pembangunan infrastruktur Indonesia yang kini masif dikerjakan pemerintah menjadi salah satu alasan keuntungan investor Inggris untuk berinvestasi di Indonesia.
"Berdasarkan data World Economic Forum, indeks infrastruktur transportasi Indonesia meningkat dari posisi semula 36 pada 2017 sampai 30 pada 2018. Data US News baru juga menyebutkan Indonesia sebagai tujuan investasi paling menarik kedua di dunia berdasarkan survei yang diikuti oleh 21.000 responden dari 80 negara," ujar dia.
OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan pemerintah berkomitmen besar untuk perbaiki iklim investasi di Indonesia, menyediakan beragam instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur antara lain sekuritisasi aset, green bonds, perpetual bonds, dan obligasi daerah.
"Kami akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia," tandas Wimboh.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
OJK Dorong Penerbitan Obligasi oleh Pemerintah Daerah
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan Layanan Informasi Penerbitan Obligasi Daerah. Akses informasi ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan penjelasan dan panduan terkait rencana penerbitan obligasi daerah atau surat utang daerah.
"OJK mendorong penerbitan obligasi oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sebagai upaya pendalaman pasar keuangan sekaligus sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, seperti dikutip dari laman OJK, yang ditulis Senin 5 Februari 2018.
Layanan Informasi Obligasi Daerah diharapkan menjadi media penyampaian informasi mengenai penerbitan obligasi daerah yang mudah diakses, efektif, dan komprehensif.
Masyarakat khususnya Pemerintah Daerah yang memerlukan informasi mengenai mekanisme, persyaratan dan tata cara penerbitan obligasi daerah melalui telepon 021-29600150 dan emailinfo.obda@ojk.go.id.
Sebelumnya, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pelaku pasar telah membentuk Tim Fasilitasi dan Pendampingan Obligasi Daerah yang bertugas meningkatkan kapasitas dan kesiapan Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah.
Tim tersebut dapat memberikan pendampingan kepada Pemda sejak awal proses persiapan yang meliputi hal-hal teknis seperti pemilihan dan penyiapan kegiatan atau proyek yang akan didanai, penyiapan mekanisme penganggaran, penyiapan unit pengelola obligasi daerah, serta penyiapan pemenuhan persyaratan pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan obligasi daerah.
Oleh karena itu, bertempat di Kantor Bappeda Jawa Tengah di Semarang diselenggarakan pelatihan Pengelolaan Hutang Daerah dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah dan pelaksanaan implementasinya pada Kamis pekan lalu.
Pelatihan diselenggarakan sejak 31 Januari hingga 2 Februari 2017 sebagai tindak lanjut penetapan Jawa Tengah sebagai salah satu proyek percontohan penerbitan obligasi daerah.
Pelatihan dihadiri perwakilan suku dinas di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dan perwakilan dari 29 kabupaten serta 5 kota.
"Pelatihan dan akses informasi ini akan meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyiapkan langkah-langkah lanjutan dalam penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing," lanjut Hoesen.
Advertisement